Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Forensik Terkait Penggalian Kuburan Massal 65-66

  • Whatsapp
Human Rights Watch sebuah lembaga advokasi HAM yang bermarkas di Amerika Serikat, meminta agar ahli forensik dilibatkan dalam penggalian kuburan massal peristiwa 65-66. Gambar: ist
Human Rights Watch sebuah lembaga advokasi HAM yang bermarkas di Amerika Serikat, meminta agar ahli forensik dilibatkan dalam penggalian kuburan massal peristiwa 65-66. Gambar: ist
Human Rights Watch sebuah lembaga advokasi HAM yang bermarkas di Amerika Serikat, meminta agar ahli forensik dilibatkan dalam penggalian kuburan massal peristiwa 65-66. Gambar: ist

JAKARTA, MANADONEWS – Terkait penggalian kuburan massal korban pembantaian peristiwa 1965-1966 sebuah lembaga advokasi HAM Human Rights Watch, meminta pemerintah Indonesia sebaiknya menunda penggalian tersebut. Human Rights Watch mendesak agar pemerintah mengerahkan ahli forensik yang memiliki keterampilan dan pengalaman untuk memastikan penggalian yang dilakukan bisa berjalan cermat dan sistematis.

Lembaga advokasi HAM yang bermarkas di Amerika Serikat ini, telah mengirim surat kepada pemerintah Indonesia pada 16 Mei lalu. Menurut mereka penggalian bisa dilakukan dengan didampingi ahli forensik.

Bacaan Lainnya

“Pemerintah juga harus meningkatkan keamanan di beberapa situs kuburan massal yang sudah diketahui lokasinya untuk mencegah penggalian yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” kata anggota Human Rights Watch dalam keterangan resminya, Senin, 23 Mei 2016, seperti dilansir Tempo.co.

Hal tersebut juga harus dilakukan untuk melindungi bukti penting dan memungkinkan untuk identifikasi jasad. Identifikasi terhadap kemungkinan korban dan penyebab kematian merupakan komponen kunci dari proses untuk mengungkap kejahatan kemanusiaan tersebut.

Baca Juga:  Jokowi Minta Protokol Kesehatan Tetap Dijalankan Dengan Disiplin

Wakil Direktur Asia Human Rights Watch Phelim Kine mengatakan penggalian kuburan massal korban 1965-1966 merupakan langkah penting menuju akuntabilitas yang pantas dukungan dari donor publik dan luar negeri Indonesia.

“Tapi pemerintah harus mengakui bahwa kuburan massal bagian dari kejahatan yang membutuhkan keahlian forensik khusus untuk memastikan menjaga bukti dan identifikasi akurat dari jasad tersebut,” kata dia.

Sebelumnya, pada tanggal 25 April lalu, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan HAM Luhut Binsar Pandjaitan untuk memulai mencatat lokasi kuburan massal diperkirakan lebih dari 500.000 korban pembantaian “anti-komunis” 1965-1966.

Pada 9 Mei lalu, Pemerintah Indonesia mengumumkan akan membentuk tim untuk menyelidiki daftar 122 dugaan situs kuburan massal 1965-1966 korban pembantaian yang disusun oleh tim advokasi korban.

Luhut mengatakan akan mengawasi penggalian sampel awal yang diduga situs kuburan massal pada akhir Mei. Namun, pemerintah belum menjelaskan komposisi tim penggalian apakah akan mencakup para ahli forensik yang berpengalaman dalam penggalian kuburan massal.

Baca Juga:  Warga Kritik Pernyataan Kadis LH Tentang Desa Watutumou II Kurang Bersih

Menurut Kine, jika penggalian tanpa ahli forensik hanya akan menghancurkan bukti penting dan akan sangat menyulitkan identifikasi jasad. Di tempat-tempat seperti Kosovo dan Irak, penggalian spontan yang tidak terorganisir akan sangat rumit dalam mengidentifikasi korban dan akan menghancurkan bukti.

Human Rights Watch menyebutkan pemerintah asing dan PBB harus mendukung penyelidikan kuburan massal pemerintah Indonesia. Lembaga internasional harus membantu membiayai pelestarian dan analisis bukti yang bisa menjadi bukti vital untuk proses akuntabilitas di masa depan ketika harus mengatasi kejahatan berat.

Adanya ahli forensik asing harus fokus pada pengumpulan bukti pidana dan identifikasi kemanusiaan dari sisa-sisa, sehingga jasad dapat kembali ke keluarganya.

“Tekad pemerintah Indonesia untuk menggali kemungkinan situs kuburan massal adalah sebuah tindakan keberanian politik terhadap akuntabilitas yang selama setengah abad diselimuti kebohongan dan penolakan,” kata Kine.

Meski begitu, kata Kine, penggalian tergesa-gesa dilakukan tanpa keterampilan ahli dan pengalaman juga dapat merusak bukti penting dan serius. Tentu juga akan menghambat upaya untuk membawa keadilan bagi para korban 1965-1966.

Baca Juga:  Foto: Aksi Aparat Kepolisian di Jalur Mudik

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *