Pegawai Kejaksaan Jabat Kabag Hukum

  • Whatsapp

MANADO,MANADONEWS- Setelah hampir sebulan mengalami kekosongan jabatan, akhirnya posisi Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Manado diisi orang profesional di bidang hukum.

Walikota Manado DR Ir GS Vicky Lumentut SH MSi DEA,, melantik dan mengambil sumpah Budi Paskah Yanti Putri SH MH, sebagai Kabag Hukum, di ruang Serbaguna Kantor Walikota Manado.

Budi Paskah Yanti Putri sendiri merupakan Pegawai Negeri dilembaga Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut), yang diperbantukan di Pemkot Manado. Sehingga tidak mengherankan, pelantikan Kabag Hukum Setda Kota Manado, dihadiri Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sulut Ricardo Sitinjak SH MH dan jajaran korps baju coklat, sebutan untuk kejaksaan.

Menurut GSVL dengan dilantiknya Budi Paskah Yanti Putri SH MH sebagai Kabag Hukum, tugas-tugas Pemerintah Kota (Pemkot) Manado yang bersentuhan dengan hukum bisa dikerjakan, termasuk penyelesaian Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Manado yang perlu dilakukan penyesuaian.

“Saya berharap dengan adanya Kabag hukum yang baru, pekerjaan-pekerjaan yang harus ditangani Bagian Hukum dapat berjalan dengan baik. Karena, setahu saya ada beberapa Perda termasuk Perda Rencana Tata Ruang Wilayah yang butuh waktu segera untuk dibahas bersama DPRD Manado,” tandas orang nomor satu di Manado itu.

Baca Juga:  Kapolda Sulut Serahkan Bantuan Sembako Bagi Terdampak Erupsi Gunung Karangetang

Lanjut dikatakanya, diambilnya orang dari kejaksaan untuk mengisi jabatan Kabag Hukum bukan tanpa alasan. Pasalnya, dengan ditangani orang yang profesional dibidang hukum, akan menciptakan pemerintahan di Kota Manado berjalan sesuai aturan hukum yag ada

“Keberadaan Ibu Budi Paskah Yanti Putri SH MH yang adalah pegawai negeri di Kejaksaan Tinggi Sulut bukanlah kolusi, tetapi untuk mencari orang yang profesional dibidang hukum. Agar kami dibantu untuk penyelesaan masalah-masalah hukum secara profesional serta menghasilkan produk-produk hukum yang tidak bertentangan dengan hukum dan aturan yang berlaku,” tandas Walikota GSVL.

Dikatakanya, kerjasama Pemkot Manado dengan kejaksaan sudah berlangsung lama. Apalagi, kejaksaan telah diercayakan dan ditunjuk Pemkot sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN), untuk menangani permasalahan hukum yang dihadapi Pemkot Manado. Sehingga, tidak mengherankan jika Pemkot mengusulkan peminjaman Pegawai Negeri di Kejaksaan untuk masuk struktur organisasi Pemkot manado.

 

(ONAL GAMPU)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *