Ini Jelasnya Kenapa Pelantikan OSO Oleh MA Tuai Ketidakpercayaan Pimpinan DPD

  • Whatsapp


Jakarta, MN-Kemelut internal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) belum berakhir. Pelantikan Oesman Sapta Odang (OSO) oleh wakil Ketua Mahkamah Agung (MA), Suwardi, menuai ketidakpercayaan dari pimpinan DPD yaitu GKR Hemas dan Farouk Muhamad bersama pendukungnya.

Bagi GKR Hemas dan Farouk Muhamad, senator asal Yogyakarta & asal Nusa Tenggara Timur itu, pelantikan Oso menjabat ketua DPD adalah ilegal. Alasannya, Mahkamah Agung dalam putusan nomor 20P/HUM/2017 menyebutkan jabatan pimpinan DPD adalah lima tahun sesuai masa jabatan keanggotaan dan pemberlakuan surut terhadap ketentuan itu bertentangan dengan UU Nomor 12 /2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

“Kami, saya bersama Farouk Muhamad dan M.Saleh, masih (paket) pimpinan yang sah lembaga tinggi negara DPD,” ujar ratu Yogyakarta istri Hamengku Buwono ke-10 itu kepada wartawan di rumah dinasnya Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (5/4).

Karenanya Hemas & Farouk meyakini masih mengemban amanah jabatan sebagai Wakil Ketua DPD RI didasari Keputusan DPD Nomor 02/DPD RI/I/2014-2015 untuk masa jabatan 2014-2019, yang dikuatkan Putusan MA Nomor 38P/HUM/2016 dan Nomor 20P/HUM/2017.

Baca Juga:  Bersama Istri Jalani Vaksinasi Kedua, Olly Dondokambey: Mari Jo Torang Sukseskan

Putusan MA itu membatalkan dua Tata Tertib DPD (Nomor 1 Tahun 2016 dan Nomor 1 Tahun 2017) yang salah satunya mengubah masa jabatan Pimpinan DPD dari 5 tahun ke 2,6 tahun dan dinyatakan bertentangan dengan UU MD3 dan UU P3 sehingga dipandang tidak sah dan mengikat.

“Kecuali Jika MA mengingkari amar putusannya sendiri dengan tetap mengambil sumpah pimpinan yang baru terpilih yang sekaligus mencerminkan runtuhnya benteng terakhir penegakan hukum di Republik tercinta,” kuncinya.(djamzu)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *