Jakarta, MN- Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu, Hetifah Sjaifudian, mengakui sulitnya merealisasikan 30%keterwakilan perempuan di Parlemen lantaran terungkapnya kasus-kasus korupsi oleh perempuan.
“Karena ulah segelintir perempuan itupula yang menjadi pembenaran tersendatnya pembahasan undang-undang terkait perempuan, termasuk revisi RUU Pemilu,” ujarnya dalam diskusi dialog demokrasi bertema Kartini Bicara Pemilu di Gedung DPR RI, Kamis(20/4)
Selain itu, soal pendanaan dimana kebanyakan perempuan tidak memiliki uang mendanai ikut pemilihan calon legislatif (caleg) kendati memiliki persyaratan komprehensif mulai intelejensia tinggi, mampu berinteraksi dengan kader dan partai politik, hingga memiliki karakter kepemimpinan.
“Tapi kami tetap perjuangkan keterwakilan perempuan,” tukasnya.
Direktur eksekutif, Titi Anggreini, ketua Kaukus Perempuan Indonesia (KPI), Dwi Septiawati. Keduanya sepakat menyatakan bahwa keterwakilan perempuan dalam parlemen merupakan kebutuhan dalam berdemokrasi.
“Keberadaan perempuan, yang memiliki cara pandang berbeda dari lelaki, menjadi dinamika dalam alam demokrasi di Indonesia,” ujar Titi Anggreini. Alasannya, perempuan gigih memperjuangkan dan merealisasikan keadilan serta kesejahteraan keluarga.
Bagi Dwi Septiawati, karakter yang dibawa perempuan itu mewarnai pergerakan dalam semua lini kehidupan berbangsa & bernegara. “Mulai menyiapkan keluarga sebagai supporting system, para calon kepala daerah, hingga pengabdian kepada masyarakat, yang pada gilirannya menjadikan perempuan sebagai tiang negara.” (Djamzu)
