Jakarta, MN – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ketakutan akan semakin menguatnya fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dinilai pengamat politik sebagai dalih yang tidak beralasan. Menguatnya DPD justru memperkuat kewenangan DPR di daerah.
“Sangat tidak beralasan jika DPR ketakutan dengan menguatnya kewenangan DPD. Justru, kalau mau jujur, DPD sebagai reinkarnasi utusan daerah merupakan saudara tua-nya DPR,” ujar Syarwi Pangi Chaniago, pengamat politik asal Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta dalam diskusi bertema Hubungan DPD-DPR retak di Media Center DPR, Jakarta, Kamis (27/4).
Penguatan DPD atas DPR, ia mencontohkan, aspirasi daerah yang sulit diserap oleh konstituen partai politik bisa disalurkan tingkat pusat lewat DPD.
Hal senada diungkap Wakil Ketua DPD, Nono Sampono. Katanya, konstitusi UUD 1945 yang menggambarkan negara Republik Indonesia mengamanatkan kedaulatan rakyat dimana sistem demokrasi Pancasila membutuhkan DPD sebagai utusan daerah yang mengakomodasi aspirasi daerah. “Sistem bikameral itu justru DPD memperkuat posisi DPR mencakup aspirasi seluruh rakyat Indonesia. Karena DPR sudah terkotak-kotak oleh kepentingan parsial partai politik,” ujar mantan Komandan Korps Marinir (Dankormar) itu.
Menanggapi ini, Pansus RUU Pemilu DPR RI, Baedlowi, mengakui adanya sebagian sejawatnya di DPR yang menafikan keberadaan DPD bahkan mewacanakan ditiadakan lantaran khawatir menggeser kewenangan DPR. (Djamzu)
