Ramlan Ifran: Babat Saja yang Tak Kerja Baik

  • Whatsapp
Anggota DPRD Bitung Ramlan Ifran sedang menjawab keluhan warga dalam reses di Sari Kelapa, Bitung Timur, hari Sabtu (29 April 2017). Foto. Jeff
Anggota DPRD Bitung Ramlan Ifran sedang menjawab keluhan warga dalam reses di Sari Kelapa, Bitung Timur, hari Sabtu (29 April 2017). Foto. Jeff

BITUNG, Manado News – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kota Bitung harus berani mencopot dan mengganti pengusaha atau kontraktor nakal,  yang tidak mengerjakan proyek untuk kepentingan umum secara benar.

“Ini koreksi buat kontraktor. Catatan juga buat Dinas PU, kalau kontraktor-kontraktor begitu sudah jo jangan kase proyek ulang. Banyak kwa orang-orang suka mo dapa proyek, bukang cuma dorang-dorang”, tegas anggota DPRD Bitung dari partai Nasdem, Ramlan Ifran di depan ratusan masyarakat yang mengikuti acara resesnya di Sari Kelapa, Bitung Timur, Sabtu sore (29/4-2017).

Ramlan mengatakan hal ini, untuk menjawab seorang warga bernama Rahman Kaju, yang mengeluhkan adanya proyek pembangunan sarana untuk umum yang terkesan hanya dikerjakan asal jadi.

Menurut Ramlan yang akrab disapa Haji Olan ini, sebagai anggota DPRD yang bertugas ikut mengawasi pembangunan, dirinya tidak segan-segan memberikan masukan kepada pemerintah termasuk dinas terkait,  untuk memblokir apabila ada seorang pengusaha dapat proyek dari pemerintah,  baik itu anggaran APBD maupun APBN, tetapi tidak bekerja baik.  “Kami merekomendasikan kepada Dinas terkait agar jangan diikutkan lagi”, katanya.

Baca Juga:  Eman 'Larang' Pejabat Tomohon Keluar Daerah

Biasanya di setiap proyek terdapat daftar nama perusahaan yang diberi tanda khusus dengan lebel merah, hijau dan kuning. Tanda ini seperti Track Record  atau rapor setiap perusahaan. Apabila perusahaan itu,  selama ini mengerjakan proyek kurang baik akan diberi lebel kuning.

Bagi Ramlan, kontraktor yang nakal dan sering mengerjakan proyek tidak benar sebaiknya dicoret saja.  “Kan ada (tanda) stabilo merah, hijau, kuning. Kalau bisa langsung merah jo,  karena itu kan bikin mencoreng nama pemerintah sendiri sebenarnya. Mereka yang untung, pemerintah yang jadi sasaran”, ujarnya.

Ia juga memberi contoh seorang Kepala Dinas di jajaaran Pemkot Bitung bisa saja diganti dalam satu dua bulan ke depan, tapi pemerintah Walikota Maximiliaan Lomban tetap harus bekerja sampai 2021. “Lebih baik dibabat saja orang-orang yang tidak bekerja baik,  daripada pak Maximiliaan Lomban ditegur oleh pak Presiden”, tegas Ramlan Ifran kepada Manado News.

Perwakilan Dinas PUPR kota Bitung yang ikut hadir dalam reses di Dapil 3 (kecamatan Madidir dan Maesa), Ronny Longdong, meminta maaf kepada masyarakat apabila ada proyek jalan dikerjakan kurang baik oleh kontraktor.

Baca Juga:  Mandagi Hadiri Ibadah Syukur Wawali Tomohon.

“Kami mohon maaf apabila ada pekerjaan yang kualitas tidak sesuai atau kontraktor kurang baik. Ini juga merupakan pekerjaan kami untuk harus melakukan pengawasan melekat. Ibu-bapak boleh melaporkan kepada kami apabila ada pekerjaan (proyek) tidak sesuai. Kami akan menegur kontraktor untuk melakukan perbaikan proyeknya sebelum mereka mencairkan dana”, jelasnya.

Selain masalah proyek infrastruktur, Ramlan juga mendapat keluhan dari masyarakat soal tanah dan pembagian beras sejahtera (rastra) yang tidak adil.

Reses atau menemui dan menyerap aspirasi konstituen yang dilakukan Ramlan Ifran ini,  paling banyak dihadiri masyarakat. Lebih dari 350 orang warga datang memberikan aspirasi mereka kepada anggota DPRD yang baru dilantik 11 April 2017 lalu ini.  Ikut hadir Camat Sefferson Sumampow, Lurah Bitung Timur dan perwakilan dari Dinas Sosial. (Jeff)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *