MANADO – Jagat media sosial di Sulawesi Utara mendadak dihebohkan dengan beredarnya sebuah gambar karikatur politik yang menargetkan Gubernur Sulut, Yulius Selvanus, terkait tensi awal Pilkada Gubernur.
Bukan sekadar kritik politik biasa, gambar yang beredar di penghujung Mei 2026 ini memicu polemik karena secara terang-terangan menyisipkan sentilan bernuansa ‘Sentimen Primordial’ (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).
Manuver politik hitam ini langsung mendapat respons keras dari Pengamat Politik dan Pemerintahan Sulut, Taufik M. Tumbelaka. Dengan tegas, alumnus Fisipol UGM Yogyakarta ini menyatakan bahwa infiltrasi isu primordial dalam dinamika politik sama sekali tidak bisa dibenarkan.
“Saya sudah lihat gambar itu. Bagi saya, itu sangat tidak sesuai dengan arah Pembangunan Politik di Sulut yang bertujuan memperkuat kualitas demokrasi. Ini model politik yang tidak sehat dan tidak boleh divalidasi,” ujar Taufik Tumbelaka kepada wartawan di Manado, Selasa (2/6/2026).
Menurut Taufik, serangan berbasis sentimen primordial ini bukan sekadar urusan saling serang antar-aktor politik, melainkan sebuah kemunduran serius.
Ia mencatat ada tiga pihak utama yang langsung dirugikan akibat beredarnya karikatur tersebut yakni Yulius Selvanus sebagai figur pimpinan yang diserang secara personal menggunakan isu sensitif.
Pihak lainnya yang dirugikan adalah PDI Perjuangan Sulut yang ikut terseret dalam pusaran dampak dinamika politik yang tidak sehat ini.
Terakhir, masyarakat Sulawesi Utara yang menjadi korban terbesar karena disuguhi kualitas tontonan politik yang mengalami degradasi moral.
Taufik mengingatkan bahwa perbedaan warna dan pilihan politik adalah hal yang wajar dalam alam demokrasi. Namun, kebebasan tersebut kebablasan jika sudah menyentuh ranah pribadi, apalagi mengeksploitasi isu SARA.
“Perbedaan pendapat atau pilihan politik tidak serta-merta memperbolehkan siapa pun melakukan manuver politik dengan menyerang pribadi seseorang, apalagi membawa-bawa sentimen primordial. Itu sangat tidak sesuai dengan penguatan demokrasi di Sulut maupun Indonesia,” tegasnya.
Ke depan, Taufik berharap seluruh elemen masyarakat dan aktor politik di Bumi Nyiur Melambai sepakat untuk tidak menoleransi cara-cara kotor seperti ini.
Pembangunan politik di Sulut harus tetap dijaga agar melahirkan iklim kompetisi yang sehat, cerdas, dan bermartabat. (Jerry)
