Jakarta, manadonews – Politisi Hanura Dadang Rusdiana mengatakan lahirnya Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas tidak akan menimbulkan otoritarianisme atau kesewenang-wenangan pihak pemerintah.
Menurutnya Banyak sekali ormas-ormas yang didirikan bahkan jumlahnya berlipat -lipat setelah era reformasi karena dibukanya iklim kebebasan yang sangat luar biasa.
Sehingga Presiden juga punya penafsiran-penafsiran yang subyekti, mengenai hal ihwal kegentingan yang memaksa, dan untuk memutuskan hal ihwal kepentingan yang memaksa. “presiden punya pertimbangan- pertimbangan, karena presiden punya piranti-piranti yang bisa dipertanggungjawabkan, punya alat-alat pemerintah, dengan alat itu maka sebagai kepala pemerintahan bisa menyimpulkan sesuatu bahwa memang terjadi hal-ikhwal kegentingan yang luar biasa,” katanya Dadang dalam forum legislasi ‘Nasib Perppu Ormas di DPR’ di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (18/7).
Dia menegaskan penertiban Perpu tersebut tidak dimungkinkan pemerintah bersikap otoriter. jika ada yang keberatan bisa melakukan gugat ke MK. “jika tak setuju dengan Perppu Ormas, salurkan lewat proses hukum yang disediakan. Jadi, tidak usah mencaci-maki pemerintah, Presiden, menteri, atau partai pendukung pemerintah,” tandasnya. Sejaun itu, DPR akan membahas Perppu itu pada sidang mendatang setelah reses, sehingga komunikasi akan dilakukan antarfraksi. Hanura sendiri menerima Perppu itu, karena bertujuan menjaga kedaulatan NKRI.(djamzu)
