Example floating
Example floating
BeritaBerita TerbaruMitra

KNPI, KPU dan Bawaslu Bahas Kampanye Strategis Dalam Ruang FGD

×

KNPI, KPU dan Bawaslu Bahas Kampanye Strategis Dalam Ruang FGD

Sebarkan artikel ini
Foto: Jajaran KNPI Mitra menjadi sharing partner (Mitra berbagi) Bawaslu dan KPU Sulut pada FGD yang dilangsungkan di Sekretariat KNPI Sulut, Komplek Gelanggang Olahraga Koni Sario Manado

MITRA, ManadoNews.co.id – Maraknya akun media sosial (Medsos) palsu, ditengara menjadi tantangan bahkan menjadi penghambat pihak penyelenggara Pemilu, dalam upaya memastikan kelancaran kampanye berjalan pada prosedur atau tata hukum yang berlaku. Hal ini ikut dibenarkan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Iwan Permadi, Kasubdit Perbankan Ciber Crime Polda Sulut.

Menurut Permadi, hingga sekarang pihaknya lumayan kesulitan menghadapi akun palsu sekelas media sosial facebook. Namun menurut Permadi, Undang-undang informasi dan tekhnologi (ITE) secara terang benderang menjelaskan konsekuensi hukum bagi oknum yang terbukti melakukan kegiatan terlarang semisal black campaign atau kampanye hitam melalui medsos.

MANTOS MANTOS

“Secara aturan hukum ITE sudah jelas,” tegas Permadi pada Focus Group Discussion (FGD) yang Digagas Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulut, kemarin, di Komplek Gelanggang Olahraga Koni Sario Manado.

Padahal, menurut Akademisi Unsrat, DR Ferry Liando, tujuan utama kampanye haruasnya memberi manfaat positif. Namun acap kali disalahgunakan. Bahkan muncul salah persepsi mengenai kampanye.
“Bukan soal who (siapa), tapi how (Bagaimana). Artinya bukan siapa calonnya, melainkan apa yang sudah atau selama ini dilakukan (yang berkampanye),” nilai dosen ilmu politik Fisip Unsrat ini.

Baca Juga:  ROR: Jangan Hanya 804

Adapun menurut Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Meiydi Tinangon, kampanye lewat medsos pola tata-nya telah diatur pada PKPU (Peraturan KPU) Nomor 33 Tahun 2018.
“Pendaftaran kampanye lewat akun facebook paling lambat satu hari sebelum jadual,” bebernya.

Lanjut dikatakan Tinangon, akun facebook yang digunakan pada kampanye, wajib ditutup bersamaan tahapan akhir kampanye. “Sudah diatur. Bahwa paling sedikit 10 aplikasi tiap parpol (Partai politik mendapat kesempatan untuk mendafatarkan akun medsos),” bebernya lagi.

Dari sisi pengawasan, Herwyn Malonda, ikut juga memberikan pemahaman. Bahwasannya, objek pengawasan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), yakni semua yang telah dituangkan dalam aturan yang tak lepas dari kegiatan penyelenggara seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum), termasuk pelaksana dan peserta kampanye.
“Yang terpenting bagi jajaran Bawaslu adalah berpatokan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu,” pungkas Malonda.

Baca Juga:  Pjs Wali Kota Pimpin Apel Perdana

Ketua KNPI Mitra, Ruland Sandag, merasa tersanjung sekaligus mengapresiasi jajaran KNPI Sulut yang berhasil mengkonsep hingga melaksanakan hajatan strategis mengenai kegiatan diskusi kepemiluan yang berhasil menghadirkan Ketua Bawaslu dan Komisioner KPU hingga pihak Polda Sulut, demi menyukseskan Pemilu 2019 nanti. “Tentunya saya memberi apresiasi kepada panitia pelaksana FGD dari KNPI Sulut di bawa binaan mentor senior kita Bung Jackson Kumaat. Menurut saya ini ide briliant yang nantinya memberikan feedback demi suksesnya Pemilu,” pungkas Sandag.

(gerimokobimbing)

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *