MANADO,Manadonews.co.id-.Habatan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Utara Senin (6/1/2020) di serahterimakan dari Effendy Paringinangin sebagai pejabat Kakanwil yang lama, digantikan Lumaksono. Acara serah terima Sertijab sekaligus pisah sambut Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Utara digelar di Graha Gubernuran
Turut hadir dalam sertijab tersebut Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw dan unsur Forkopimda serta jajaran pejabat di Kanwil Kemenkumham. Pada kesempatan itu Wagub berterima kasih kepada pejabat Kakanwil yang lama, karena boleh membantu program-program pemerintah daerah di Bumi Nyiur Melambai.
“Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pak Effendy, semoga apa yang baik bisa dibawa ke tempat tugas yang baru,” ujarnya. Kandouw menambahkan kepada Kakanwil yang baru selamat datang di Provinsi Sulut. Dirinya yakin Kakanwil yang baru akan betah berada di Manado.
“Selamat datang pak Lumaksono. Selamat betugas, dan kiranya sinergi yang sudah terbangun boleh terus dilanjutkan, agar segala rencana menuju pada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat akan kita utamakan,” tuturnya.
Kandouw menuturkan, Gubernur Olly Dondokambey memberikan apresiasi kepada instansi vertikal sangat membantu program pemerintah di daerah.
“Kedepan ada agenda Pilkada. Mari kita berkoordinasi mensukseskan agenda ini, dan menjadikan ini hal yang biasa. Tidak perlu ada kotak-kotak di masyarakat,” tukasnya.
Pemerintah daerah dalam menjalankan program kerja perlu ada kerja sama dengan instansi vertikal di Provinsi Sulut, termasuk Kemenkumham. “Capaian kita pastinya akan lebih bagus jika dibantu bapak dan ibu sekalian,” tandasnya.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kemenkumham, Agus Hariadi membacakan sambutan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). Dalam sambutan tersebut, Menkumham Yasona Laoly mengingatkan Kepala Kakanwil Sulut yang baru untuk memperhatikan beberapa point penting, yakni menjaga integritas serta dapat menjadi role model saat bertugas dalam segala aspek dan kepribadian.
“Lakukan konsolidasi dengan jajaran agar kegiatan yang direncanakan dalam meningkatkan pelayanan kepada publik dapat terealisasi dengan maksimal,” ungkap Hariadi.
Lanjutnya, Menkumham selalu mengingatkan soal komitmen membangun zona integritas dengan mempertahankan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM).
“Lakukan terobosan, terus pertahankan dan tingkatkan sinergi bersama pemerintah daerah, serta semua stakeholder di Sulut. Tetap jaga dan pertahankan opini WTP dengan meningkatkan aktivitas kinerja anggaran di masing-masing unit,” pungkasnya.
(Ben)