MANADO,MANADONEWS.co.id -Kejaksanaan Negeri (Kajari) Manado bersikap tegas dalam upaya penyelamatan uang negara terkait kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) anggota DPRD Manado periode 2014-2019, saat ini tengah di tangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Manado.
“Kami memberikan kesempatan 1 bulan bagi para anggota Dewan untuk menggembalikan uang negara yang berkaitan dengan dugaanTipikor diatas.” kata Kejari Manado
Maryono, SH ketika dikonfirmasi media ini, Rabu (5/2/2020)
Menurut Maryono, dalam proses penyidikan tengah dilakukan salah seorang perwakilan anggota dewan periode 2014-2019 telah datang untuk berkonsultasi sehubungan dengan pengembalian kerugian negara tersebut diatas.
“Yang jelas proses pengembalian tidak boleh dilakukan secara cicil tapi harus dikembalikan penuh, tidak boleh dicicil, untuk satu anggota dewan itu hitungan sekitar 150-200 juta.” tandas Maryono sambil menambahkan bahwa prosesnya nanti kami akan menghadirkan pihak BRI, dan uang yang telah di kembalikan langsung disetorkan ke kas negara.
Sementara itu, sebelumnya Kasie Pidsus Kejari Manado, Parsaoran Simorangkir menjelaskan kepada awak media bahwa sampai saat ini, dugaan Tipikor penetapan dan pembayaran tunjangan perumahan dan transportasi di DPRD Manado periode 2014-2019 di tingkat
penyidikan masih berproses.
“Adapun kerugian negara yang teridentifikasi sementara berjumlah sekitar Rp6,3 miliar lebih.” Kata Simorangkir sambil menegaskan tahapan penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan ditandai dengan keluarnya surat perintah penyidikan nomor : Print-223/P.1.10/Fd.1/01/2020, Jumat(31/1/2020).(nando)
