Pilkada Kemungkinan Besar Ditunda 23 September 2021

MANADO,Manadonews.co.id-.Akibat dampak dari wabah Covid-19 mempengaruhi tahapan Pilkada 2020. Mensiasati hal tersebur KPU menyampaikan tiga opsi pilihan penundaan Pemilihan kepala daerah serentak 2020.

Pilihan pertama, hari pemilihan Pilkada ditunda menjadi 9 Desember 2020 jika harus menunda tahapan selama 3 bulan.

Opsi kedua, pilkada ditunda selama 6 bulan atau hari pemilihannya akan digelar pada 17 Maret 2021 atau pilihan ketiga yakni penundaan 12 bulan dan hari pemilihannya akan berlangsung pada 29 September 2021.

Menurut Ferry Liando, Pengamat Politik dan Pemerintahan Unsrat, dari ketiga opsi yang ditawarkan, kemungkinan opsi terakhir yang paling rasional.

“Jika demikian maka yang perlu dipersiapkan saat ini adalah siapa penjabat kepala daerah yang akan ditempatkan di 7 daerah yang kepala daerahnya kan mengakhiri masa jabatan sebelum pencoblosan,” ujar Liando.

Ada kepala daerah yang masa jabatannya berakhir sampai 17 Februari 2021. Adapun akhir masa jabatan kepala daerah yang akan digelar Pilkada Serentak adalah Kota Tomohon berakhir masa jabatan 17-2-2021, Kabupaten Minut berakhir masa jabatan 17-2-2021, Kabupaten Minsel berakhir masa jabatan 17-2-2021, Kabupaten Boltim, berakhir masa jabatan 17-2-2021, Kabupaten Bolsel berakhir masa jabatan 17-2-2021, Kota Bitung berakhir masa jabatan 30-3-2021, Kota Manado berakhir masa jabatan 9-5-2021.

Baca Juga:  Harapan Olly Jebolan STIKES Muhamadiyah Optimalkan Potensi Dunia Kerja

Berdasarkan Pasal 201 UU Pilkada, penjabat merupakan pejabat pengganti bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang masa jabatannya sudah habis.

Penjabat diisi oleh aparatur sipil negara (ASN) yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya, baik di level pemerintah pusat maupun provinsi. Gubernur saat ini sudah harus mempersiapkan pejabat yang berasal dari eselon 2 pemprov. Kewenangan pejabat penjabat kepala daerah cukup besar.

Liando menambahkan Dalam Peraturan Mendagri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

“Di aturan tersebut, para pengganti kepala daerah sementara bisa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menetapkan kebijakan, serta mengangkat atau memberhentikan pejabat sesuai peraturan perundang-undangan. Jabatan Gubernur sendiri akan berakhir berakhir masa jabatan 16 Juni 2021, penjabatanya berasal dari pusat,” pungkas Liando.
(Ben)

Tags: