BPK Menganugerahkan Minahasa Tenggara Opini WTP Kelima Secara Beruntun

WTP kelima. LKPD 2019 terima 2020

Dipersembahkan Untuk Rakyat, ‘Tangan Dingin’ JS Mempercepat Kabupaten Mitra Terdepan di Sulut

Suasana di alam terbuka

MINAHASA TENGGARA kembali dianugerahi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan mempercepat daerah tersebut terdepan di Sulawesi Utara.

Hasil ini, mengukuhkan Mitra meraih opini tertinggi dari BPK lima kali secara beruntun, dan nyaris tanpa ada catatan. Capaian ini harus diakui tak terlepas dari ‘tangan dingin’ Bupati James Sumendap, yang sejak awal dirinya memimpin, menargetkan Minahasa Tenggara dapat keluar dari bayang-bayang opini disclaimer, sampai ke TW.

Capaian fenomenal yang dipersembahkan Bupati James Sumendap untuk seluruh rakyat Minahasa Tenggara, tanpa terkecuali.
Perlu diingat, sebelum Bupati James Sumendap memimpin, atau sejak Minahasa Tenggara dimekarkan pada tahun 2007, daerah ini seakan ‘nyaman’ dengan opini disclaimer. Bahkan sempat dikatakan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) yang nyaris gagal setelah dimekarkan.

Namun angin perubahan pun datang di tanah Tonsawang, Pasan, dan Ponosakan ini. Memimpin Minahasa Tenggara sejak akhir 2013, salah satu perubahan paling ‘radikal’ yang diambil Bupati yakni perubahan sistem pengelolaan keuangan, dari sebelumnya amburadul, mulai diarahkan ke taat aturan, akuntabel, dan sesuai Standard Akuntansi Pemerintah (SAP).

Hasilnya, LKPD tahun anggaran 2013, Minahasa Tenggara mendapatkan opini Tidak Wajar (TW), hasil terbaik sejak 2007. Berlanjut LKPD 2014, Minahasa Tenggara naik satu peringkat dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Upaya pembenahan yang terus dilakukan di segala sendi penyelenggara pemerintah di Minahasa Tenggara, akhirnya daerah ini mampu mencatat sejarah mendapatkan opini WTP untuk LKPD tahun anggaran 2015.

Kerja tim yang digalakkan Bupati James Sumendap, terus memotivasi para jajarannya untuk terus berbuat lebih baik, dan Minahasa Tenggara terus meraih opini terbaik dari BPK sejak 2016, 2017, dan 2018. Sampai pada LKPD tahun anggaran 2019, Minahasa Tenggara mencatatkan rekor opini WTP kelima secara berturut-turut. Hasil yang mensejajarkan bahkan menjadikan Minahasa Tenggara terdepan di antara kabupaten/kota di Sulawesi Utara.

Hasil ini pun, menjadi harapan bersama bagi seluruh rakyat untuk terus mendukung dan menyukseskan setiap program pemerintah daerah, dalam upaya memajukan Kabupaten Minahasa Tenggara.

“Saya mengajak kita semua untuk tidak pernah puas dengan opini WTP yang telah kita raih selama ini, tetapi terus mampu menjaga apa yang telah kita raih bersama, bahkan terus terpacu untuk melakukan perbaikan-perbaikan, pembenahan-pembenahan, dan memaksimalkan pengelolaan keuangan di daerah, yang merupakan pertanggungjawaban konstitusional kita kepada negara, serta pertanggungjawaban moral kita kepada rakyat,” kata Gubernur Sulut Olly Dondokambey.

Apresiasi untuk WTP yang kelima Pemkab Mitra datang dari Ketua DPRD Mitra Marty Ole. “Apresiasi yang setinggi-tingginya buat Pemkab Mitra didalamnya bupati James Sumendap dan wakil bupati Jocke Legi, para pejabat, pegawai, serta pimpinan bersama seluruh anggota DPRD yang terus bersinergi dengan eksekutif,” ungkap Marty Ole.

Tokoh masyarakat Mitra pun puji prestasi WTP lima kali Pemkab Mitra. “Hal yang justru sangat menarik bagi saya ialah ketika prestasi 5 kali WTP dari BPK bersanding dengan capaian MCP (Monitoring Center of Prevention) 91 persen, tertinggi di Sulawesi Utara sehingga oleh KPK menjadikan Kabupaten Mitra sebagai contoh dalam pencegahan korupsi,” puji Damongilala.

Selain itu, apa tanggapan Pimpinan Ormas Islam Artly Kountur?. “Ketika pengelolaan keuangan daerah dikelola dengan baik, maka dampaknya pembangunan akan lebih dirasakan sampai di pelosok, serta di setiap sendi kehidupan masyarakat. Selain itu setiap program dari Bupati semuanya untuk kemaslahatan rakyat Minahasa Tenggara, karena penggunaan anggaran ini makin terarah,” ujar Artly.

Tanggapan juga datang dari sekretaris Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) Sulut. “Dan hal itu mampu dibuktikan leader hebat James Sumendap yang sukses mengantarkan Kabupaten Mitra meraih predikat tertinggi MCP KPK di 15 kabupaten dan kota se Provinsi Sulawesi Utara dengan capaian 91 persen,” tutur Veppy Rambi.

“Kami siap dan bahkan bisa mengklaim jika prestasi yang dicapai JS layak dianugerahi Hatta award, dalam bidang pemberantasan korupsi. Ini karena Ahok dengan segala prestasinya masih belum mampu meraih opini WTP dari BPK RI, sedangkan JS lima kali berturut-turut,” tukas Djefry Oding Rantung Penggiat Anti Korupsi Mitra. (Advetorial)

Baca Juga:  WTP Yang Ke-5, Legislator Demokrat Apresiasi Bupati James Sumendap