Kementerian Desa akan Serahkan Pejabat dan Aparat Desa yang Selewengkan BLT ke Polisi

Penyaluran BLT untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat desa yang terdampak Covid-19


Jakarta – Penyebaran pandemi Covid-19 (Corona) telah melemahkan sendi-sendi perekonomian masyarakat.

Warga kurang mampu merupakan kelompok masyarakat paling terdampak wabah Covid-19.

Pemerintah melakukan berbagai kebijakan untuk membantu masyarakat bagian skenario memperkuat ketahanan ekonomi salah-satu melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (Dandes).

Namun, fakta di lapangan masih banyak oknum pejabat termasuk aparat desa menyalagunakan penyaluran BLT dengan berbagai modus.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) tidak tinggal diam.

Wakil Menteri Desa PDTT, Budi Arie Setiadi, menegaskan akan menyerahkan oknum-oknum pejabat dan aparat desa ke polisi yang menyalagunakan penyaluran BLT.

Budi mengancam demikian karena mengaku kerap mendengar penyalagunaan Dana Desa untuk BLT oleh sejumlah pejabat di daerah. 

“Semuanya akan kami data, kumpulkan, nanti kami buka. Kalau terbukti langgar hukum akan kami serahkan ke aparat hukum. Kepolisian dan aparat hukum akan tangani,” ujar Budi Arie Setiadi kepada wartawan di Jakarta, Jumat (22/5/2020).

Budi mengungkapkan sesuai informasi yang diterimanya bahwa pengurangan porsi BLT merupakan salah-satu modus yang dilakukan.

Baca Juga:  Khotbah Minggu: Terus Tumbuh, Gereja Semakin Dihambat Makin Merambat

“Saya dapat informasi bahwa BLT Dana Desa yang seharusnya Rp600 ribu setiap keluarga per bulan ternyata hanya digelontorkan Rp50 ribu sampai Rp100 ribu per keluarga. Ada juga yang dipotong Rp100 ribu sampai Rp150 ribu,” tukas dia.

Lanjut Budi Arie Setiadi, selain menggalang informasi dari masyarakat, Kememdes PDTT akan menggencarkan proses audit.

“Masyarakat bisa laporkan dugaan penyelewengan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti,” tutur Budi.

(***/YerryPalohoon)