Pilkada Desember 2020 sangat Berisiko, Ferry Liando Sebut Keputusan Spekulatif

Dr. Ferry Daud Liando


Manado – Keputusan Pilkada serentak digelar 9 Desember 2020 dianggap spekulatif oleh pengamat politik, Ferry Daud Liando.

Ferry Liando beralasan hingga kini belum ada pengumuman resmi dari WHO, Pemerintah dan Gugus Tugas kapan Covid-19 akan berakhir.

“Ini keputusan spekulatif. Jika tidak dipertimbangkan maka akan berisiko pada aspek keselamatan masyarakat,” jelas Ferry Liando kepada wartawan Manadonews.co.id di Manado, Kamis (28/5/2020).

Ferry Liando mengungkapkan, hingga kini kurva statistik pasien Covid-19 belum melandai, pergerakan kurva masih tetap naik.

“Tidak mungkin Pilkada dilaksanakan dalam kondisi mencekam seperti ini,” tukas Liando.

Jika Pilkada tetap dilaksanakan 9 Desember 2020, menurut Ferry Liando, pemerintah dan masyarakat akan menghadapi beberapa konsekuensi di antaranya, berpotensi makin banyak penularan kepada masyarakat dan petugas penyelenggara Pemilu.

Di awal tahapan akan terjadi interaksi antar masyarakat dan petugas dalam hal penyusunan daftar pemilih, verifikasi dukungan calon perseorangan dan sosialisasi.

“Kemudian di pertengahan ada tahapan kampanye dan berakhir dengan pemungutan suara,” jelas Ferry Liando.

Konsekuensi lainnya, kualitas proses bisa tidak berjalan baik karena tidak mungkin petugas akan bekerja profesional ketika berhadapan dengan ancaman virus.

Baca Juga:  Peringati Hut Bolmong Ke-63,Ini Kata Channy...

Sementara pengawas tidak mungkin selalu berada di lapangan setiap saat.

Jika demikan akan berpotensi terjadi banyak pelanggaran karena ketiadaan pengawas.

“Money politik bisa dijadikan alasan pembenaran karena tekanan ekonomi masyarakat yang sulit,” tegas Liando.

Kemungkinan buruk lainnya, tidak semua pemerintah daerah siap dengan anggaran tambahan yang tertuang dalam NPHD Pilkada.

“Sebab, anggaran Pilkada perlu disesuaikan dengan pengadaan alat pelindung diri bagi petugas dan masyarakat. Tidak semua daerah sanggup menambah anggaran, sebab banyak membiayai Covid-19,” terang Liando.

Sekali lagi diingatkan akademisi Unsrat ini, jika kualitas proses buruk, maka akan berdampak pada kualitas hasil. Bisa jadi yang terpilih bukan pemimpin yang diharapkan, karena prosedur tidak dilakukan secara ketat dan terbuka.

“Saya berharap keputusan ini dapat ditinjau lagi. Demokrasi penting untuk diselamatkan, namun konstitusi kita menyebutkan bahwa hukum tertinggi itu adalah keselamatan  masyarakat,” pungkas Liando.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah, DPR, dan penyelenggara sepakat Pilkada serentak 2020 digelar pada 9 Desember 2020. Keputusan itu sekaligus menjadi kesimpulan rapat kerja Komisi II dengan Mendagri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI.

Baca Juga:  Micler Gantikan Peter

Penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 telah dituangkan dalam Perppu No.2 Tahun 2020 sebagai penundaan Pilkada akibat Covid-19. Rapat hari ini menegaskan keputusan yang sudah diambil oleh pemerintah dan DPR sebelumnya.

Selain itu, penyelenggaraan Pilkada serentak ini sudah mendapatkan saran, usulan dan dukungan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui surat B-196/KA GUGUS/PD.01.02/05/2020 tanggal 27 Mei 2020.

“Maka kita tetap sepakat memilih opsi nomor satu pelaksanaan pilkada hari pencoblosan 9 Desember 2020,” ujar Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia dalam rapat kerja virtual, Rabu, (27/5/2020).

Dalam rapat ini juga menyetujui opsi tahapan Pilkada yang sempat ditunda dimulai kembali pada 15 Juni 2020. Dalam uji publik PKPU, KPU memberikan opsi dimulai pada 6 Juni atau 15 Juni.

Doli mengatakan, DPR memberikan syarat tahapan Pilkada dapat digelar kembali dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Sebab, tahapan itu dimulai kembali di tengah pandemi Covid-19.

Selain itu, penyelenggara Pemilu harus berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan pemerintah dalam tiap tahapan Pilkada.

Baca Juga:  Setuju Pilkada Ditunda, Wenny Lumentut: Tidak Ada Kegiatan Paling Penting Selain Perangi Corona

“Penyelenggara harus koordinasi dengan Gugus Tugas dan pemerintah dan tidak sama sekali mengurangi kualitas dan prinsip demokrasi,” kata politikus Golkar itu.

Selain itu DPR juga meminta KPU, Bawaslu dan DKPP untuk mengajukan usulan tambahan anggaran secara rinci sebagai konsekuensi dari penerapan protokol kesehatan pada Pilkada.

“Yang pasti seluruh konsekuensi itu termasuk anggaran akan kita perhatian dan akan kita bahas pada rapat berikutnya,” ujar Doli.

Sebelumnya, KPU telah membuat tiga opsi dalam penundaan pilkada. Opsi pertama, pilkada digelar 9 Desember. Opsi kedua, dilakukan tanggal 1 April 2021. Opsi ketiga, digelar 23 September 2021.

(YerryPalohoon)