Rakor Diikuti Jimmy Eman, Kemendagri Minta Tahapan Pilkada Terapkan Protokol Kesehatan

TOMOHON, MANADONEWS.CO.ID – Wali kota Tomohon Jimmy Feidie Eman, SE.Ak.CA mengikuti Rakor Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 secara Virtual melalui aplikasi zoom meeting bersama dengan 270 Kepala Daerah dan Ketua-Ketua KPU Provinsi, Kabupaten / Kota dan Ketua-Ketua Bawaslu serta Kesbangpol, Jumat (5/6).

Rakor dipimpin oleh Mendagri Bpk Tito Karnavian dan turut bergabung secara virtual Menkopolhukam Mahfud MD, Ketua DKPP Prof. Muhammad, Komisioner KPU Pramono Tanthowi, Ketua Bawaslu Abhan SH, MH.

Dalam Rakor ini Kementerian Dalam Negeri mengharapkan agar semua elemen yang terkait dengan Pilkada serentak ini agar berperan aktif mempersiapkan pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember 2020.

“Sebanyak 270 daerah akan turut serta pada pelaksanaan Pilkada 2020 yang nantinya akan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat pada setiap tahapannya,” kata Mendagri melalui Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar.

Pada Rakor dijelaskan Pemilukada serentak tahun 2020 akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, dan tahapan pemilukada dimulai pada tanggal 15 Juni 2020 dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Baca Juga:  Kata Angouw, Pembahasan RPJMD dan LPJ Lewat Batas Waktu 3 Bulan Bisa Tidak Terima Gaji

Karena Pelaksaanaan pemilukada tahun 2020 tidak seperti pelaksanaan yang lalu karena saat ini adanya Pandemi Covid-19. Kemendagri memastikan bahwa pilkada serentak akan melibatkan Dinas Kesehatan dan gugus tugas penanganan Covid-19 guna memastikan penerapan protokol kesehatan dan memastikan penyelenggaraan pilkada aman bagi masyarakat dan penyelenggara yang terlibat.

Dalam pemaparan materi Rakor Pilkada disampaikansaat ini tidak ada satupun institusi yang dapat memprediksi kapan Pandemi Covid-19 akan berakhir maka kegiatan kenegaraan tetap dilaksanakan dalam suasana Pandemi Covid-19 dengan memperhatikan prosedur/protokol kesehatan.

Dengan demikian diharapkan Pilkada 9 Desember 2020 tetap berjalan.

Dalam pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 tentu memiliki tantangan tersendiri yakni penerapan pilkada dengan protokoler kesehatan, akan ada peningkatan kebutuhan anggaran maka solusinya adalah mengoptimalkan NPHD yang sudah ada, dukungan dari APBN.

Pendanaan kegiatan pemilihan dibebankan pada APBD dan dapat didukung oleh APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran untuk pelaksanaan pemilukada pasti ada kenaikan, dengan adanya kebutuhan baru yaitu penambahan dana untuk APD bagi penyelenggara.

Baca Juga:  Ketambahan 5 Positif, Kota Tomohon Kantongi 15 Pasien Positif Covid-19

Oleh karena itu KPU dan Bawaslu agar melakukan restrukturisasi anggaran. Konsekwensi anggaran Perlindungan dari COVID-19 untuk Petugas KPU, Panwaslu. Pengamanan dan Petugas penyelenggara Pemilukada Perlindungan untuk masyarakat.

Selanjutnya SDM penyelenggara harus melaksanakan setiap tahapan dengan protokol kesehatan, SDM pemilih harus tetap terjaga kesehatan dan keselamatannya.

Turut mendampingi Wali Kota Kaban Kesbangpol Ronni Lumowa S, Sos, M.Si, Kaban keuangan Drs. Gerardus E. Mogi, Kabag Pemerintahan Jureyke I Pitoy, SH, M.Si dan Camat Tomohon Tengah Edvin M. J.Joseph, S.STP, M.Si.

Yunita Rotikan