Pemprov hanya Verifikasi dan Validasi tapi Penanganan oleh Pemkot dan Pemkab

Manado – Kewenangan pemerintah provinsi dalam penanganan fakir miskin dan anak terlantar terbatas pada verifikasi dan validasi pengolahan data, selanjutnya teknis penanganan oleh pemerintah kota dan kabupaten.

Demikian disampaikan anggota Komisi 4 DPRD Sulut, Melky J. Pangemanan, kepada wartawan, Senin (8/6/2020).

“Pembahasan Komisi 4 DPRD Sulut, bersama tim ahli, berjalan mulus, sebagaimana draf disampaikan tim ahli dan ditelaah bersama Komisi 4 hasilkan sebuah keputusan,” jelas Melky Pangemanan.

Selanjutnya, kata MJP, panggilan akrab Melky Pangemanan, DPRD Sulut akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) setelah diparipurnakan.

“Draf, terkait penanganan fakir miskin dan anak terlantar di Sulut selesai dibahas dan hasil sudah final,” tandas MJP.

Menurut MJP, draf tersebut memastikan bahwa kewenangan Pemprov Sulut terbatas pada program untuk verifikasi dan validasi pengolahan data sesuai amanat undang-undang.

“Secara teknis penanganan arah kebijakan, secara spesifik akan dibahas pemerintah kabupaten dan kota,” pungkas legislator PSI terkenal vokal ini.

(YerryPalohoon)

Baca Juga:  HUT Ke-46 HKG PKK, Bupati VAP Temani Ketua TP-PKK Provinsi Sulut Rita Dondokambey Tumuntuan