MAHAR Dan Kejahatan PILKADA

oleh : FERRY DAUD LIANDO (Wasekjen PP AIPI,Peneliti Kepemiluan Universitas Sam Ratulangi Manado).

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mattalitti pada 2018 pernah menghebohkan pemberitaan media massa. Waktu itu ia mengaku dimintai uang sebesar Rp. 40 milyar oleh Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto. Ia mengatakan uang tersebut diduga sebagai mahar politik terkait dengan pencalonan dirinya sebagai Gubernur Jawa Timur dalam pemilihan kepala daerah serentak pada Juni 2018.

Pengakuan yang sama pernah juga terlontar dari Dedi Mulyadi, politisi partai Golkar Jawa Barat. Meski sebagai kader, ia mengaku dimintakan uang mahar 10 milyar untuk mendapatakan rekomendasi sebagai calon gubernur pada Pilkada tahun 2018.

Dua pengakuan ini paling tidak bisa menjadi sebuah bukti bahwa modus-modus seperti telah menjadi sebuah “tradisi” dalam partai politik (parpol). Kemungkinan masih banyak korban lain, tetapi diam membisu karena (bisa jadi) telah menikmati hasil transaksi gelap itu.

Parpol telah menjelma menjadi predator bahkan sebagai kanibalisme. Sebab kewajiban mahar tidak hanya menggerogoti pihak eksternal parpol, tetapi juga wajib bagi kader sendiri.

Inilah alasan mengapa sejak awal saya tidak setuju jika mendirikan parpol diperbanyak dan dipermudah. Sebab saya menduga, banyak parpol didirikan hanya sebagai motif untuk memperkaya diri bagi para pendirinya. Lantas, mengapa mahar (candidate buying) tak bisa dicegah.

Baca Juga:  Buat Onar di Tincep, Dua Warga Tomohon Diamankan URC Totosik

Pertama, baik UU 2/2011 tentang parpol dan UU 10/2016 tentang pilkada sama sekali tidak memaksa bahwa calon yang diusung parpol harus sebagai kader.

Kedua, tidak ada batasan berapa lama seharusnya menjadi kader parpol lalu memenuhi syarat untuk di calonkan. Terdapat sejumlah calon yang mendapat kartu tanda anggota (KTA) parpol sehari sebelum pencalonan. Praktik kutu loncat terjadi karena hal ini.

Ketiga, saat suksesi pemilihan ketua parpol dalam semua tingkatan, masing-masing calon ketua mengeluarkan uang banyak untuk menyuap para pemilik suara baik dalam tataran darerah, cabang maupun ranting. Sehingga kewajiban mahar bagi calon kepala daerah diduga sebagai bentuk mengembalikan uang suksesi dalam memperebutkan ketua di parpol itu.

Keempat, calon yang menyuap dengan cara mahar di masing-masing parpol bisanya mereka yang tidak memiliki reputasi, track record buruk, minim pengalaman, dan kelangkaan jejaring sosial. Kondisi ini menyebabkan popularitasnya tak menjangkau, kalah survey sehinggga tak membuat parpol tertarik. Maka cara untuk mendapatakan “tiket” parpol adalah dengan usaha menyuap.

Baca Juga:  Warga Bolmong Diajak Lestarikan Kulipot

Kelima, para pelaku mahar belum memiliki legal standing untuk diawasi sebagai pelaku kejahatan pilkada sebab proses transaksi gelap itu dilakukan pada saat sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan juga tidak dilakukannya pada saat kampanye.

Ada tiga bentuk potensi parpol yang rawan menerima mahar;

Pertama, parpol yang memiliki ambang batas Pencalonan yang cukup (20% kursi hasil pemilu), namun parpol itu tidak memiliki figur kuat atau tokoh sentral untuk dicalonkan.

Kedua, parpol yang memiliki ambang batas pencalonan yang cukup namun ada terdapat dua atau lebih bakal calon yang bersemangat memperebutkan dukungan parpol itu.

Ketiga, parpol yang tak mencukupi syarat Ambang batas di DPRD. Parpol peraih kursi kecil ini rawan dibeli untuk mencukupi jumlah kursi parpol lain yang juga tak memenuhi syarat ambang batas.

Lantas, apa saja yang bisa diakibatkan oleh prilaku dan siasat jahat ini;

Pertama, jika hulunya buruk maka proses hingga hilirnya akan terdampak (Garbage in, garbage out). Karena parpol memaksakan mencalonkan sesorang yang tidak bereputasi dan tidak bermoral (akibat mahar), maka secara otomatis tak akan ada penerimaan publik atasnya.

Baca Juga:  Rilli Rompas: Saya dan Milenial Minahasa akan Bergerak untuk ODSK

Namun demikan, politisi licik selalu saja punya cara bagaimana meracuni akal sehat pemilih. Himpitan ekonomi masyarakat akibat covid-19 akan menjadi peluang dan alasan pembenaran baginya untuk menghipnotis pemilih dengan harta benda yang dimilikinya.

Dalam catatan KPK bahwa politisi yang memiliki harta kekayaan besar dan kerap membagikannya ke publik untuk kepentingan politik sebagian besar adalah hasil korupsi.

Kedua, legitimasi atas keterpilihannya tidak akan kuat sebab pemilih yang memilihnya bukan atas dasar suka atau percaya tetapi atas dasar intimidasi politik uang (vote buying) yang dilakukan calon. Itulah sebanyak banyak kepala daerah yang setiap kebijakan yang buatnya selalu mendapat penolakan publik.

Ketiga, jika kepala daerah yang terpilih karena menyogok parpol dan pemilih maka kualitas dan kemampuannya sangat terbatas.

Tata kelola pemeritahan tidak optimal, dan pelayanan publik menjadi buruk. Gaya kepemimpinan tidak akan kooperatif dan cenderung otoriter. Itulah sebabnya hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak harmonis sebelum setahun menjabat.

Aparatur profesional dan berkualitas dibabat habis karena tidak mau “bekerjasama” mengakali APBD, kemudian digantikan dengan aparat berkarakter “pencuci tangan” dan “pencari muka” meski minim pengalaman.(*)