Dugaan Laporan Fiktif Dana BOP, Ini Penjelasan Disdik Mitra

MITRA, ManadoNews.co.idDi tengah gebrakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) menjamin mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), di Minahasa Tenggara (Mitra), justru mengemuka dugaan penyimpangan laporan fiktif dana BOP atau Bantuan Operasional Pengelola kelompok bermain.

Informasi sumber kredibel media ini menyebut, kelompok bermain Lowu Dua, penerima dana BOP, disinyalir tidak sesuai dengan jumlah murid.

“Yang jaga hadir cuma 4 murid (Yang sering hadir hanya 4 murid). Berarti laporannya fiktifkan? tidak sesuai,” ungkap sumber yang tidak mau namanya disebut.

Selain itu, lanjut sumber, untuk guru yang ditempatkan di kelompok bermain dan TK Sehati Lowu Dua, hanya orang itu-itu saja. “Yang kepala sekolah di TK, guru di kelompok bermain. Sedangkan kepala kelompok bermain juga guru di TK. Apakah itu tidak bermasalah?,” beber sumber.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Mitra Ascke Benu, melalui Kepala Bidang (Kabid) PAUD Yovita Sualang, membantah hal tersebut.

Dijelaskan Sualang, yang dilaksanakan kelompok bermain Lowu Dua sudah sesuai aturan. Selain itu, administrasi kelompok tersebut layak mendapatkan bantuan BOP.

Baca Juga:  Dilantik sebagai Sekda Minut, Kuhu Diminta Cepat Beradaptasi

“Tahun ini mereka mendapat bantuan. Karena administrasi mereka layak mendapatkan bantuan BOP untuk PAUD,” jelas Sualang, melalui via telepon seluler, Senin (22/06/2020).

Lanjut Sualang menjelaskan, untuk bantuan BOP ada juknis untuk penggunaan. 1 anak mendapatkan Rp. 600.000 dan dicairkan dalam dua tahap.

“Sudah dicairkan Rp. 300.000 bagi anak yang baru lulus di TK. Nanti menyusul Rp. 300.000 yang akan cair akhir tahun itu ditujukan bagi anak yang baru akan masuk tahun ajaran baru,” ucapnya.

Untuk masalah honor atau gaji, dijelaskan Kabid Yovita, bunda di TK tersebut adalah PNS. “Kalau untuk gaji atau honor, bunda disana PNS. Kemungkinan ada juga dari yayasan tapi saya kurang tau itu. Kan itu kurang pangaturan. Selain itu bunda disana juga sertifikasi, meski ada satu bunda yang belum PNS,” kata Sualang.

Untuk sistem pelaporan, kata Sualang, biasanya dari TK itu sendiri melapor ke yayasan. Jadi tiap bulan mereka ada laporan kehadiran, ada laporan kehadiran jumlah murid dan jumlah siswa.

Baca Juga:  OD-SK: Di Era Kepemimpinan Kami, Posisi Staf Ahli Spesial

“Kalau seperti situasi sekarang ini covid-19, mereka ada laporan kunjungan rumah dan ditandatangani oleh ketua yayasan. Atau ke badan pekerja majelis. Biasa seperti itu,” ujarnya.

Selain itu, dijelaskan Yovita, untuk TK dan kelompok bermain milik dari GMIM Sion Lowu Dua. Jadi untuk penentuan pimpinan, biasanya tidak dari dinas melainkan dari yayasan.

“Jadi untuk penentuan pimpinan, bendahara dan lain-lain, itu bukan dari dinas itu dari gereja. Yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan rapat,” jelasnya lagi.

Lebih lanjut dijelaskan Sualang, kalau pun ada penambaham guru, itu kewenangan yayasan itu sendiri. Munurut dia, kalau di TK, 1 guru seharunya mengajar 15 anak. Jadi semisal ada 30 anak itu berarti dua guru.

“Kalau di kelompok bermain idealnya 1 guru 8 anak. Jadi kalau misalkan dia ada 20 anak, boleh ada 3 guru. Perekrutan guru itu boleh dari yayasan untuk penambahan guru,” pungkasnya.

(gerimokobimbing)