JAKARTA,Manadonews.co.id-.Definisi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dalam implementasi TAPERA perlu diperjelas. Sebab ada beberapa kerancuan batasan di dalamnya.
Hal ini ini diungkapkan oleh anggota DPR RI, H.Herson Mayulu, SIP pada saat Rapat Dengar Pendapat Komisi V dengan Dirjen Perumahan Kementerian PUPR yang mengagendakan pembicaraan soal TAPERA (Tabungan Perumahan Rakyat), Kamis 9 Juli 2020.
Herson mencontohkan pada target sasaran ASN. Pendapatan Rp.4 juta-Rp.8 juta dari ASN ini belum jelas ditarik dari gaji pokok atau bukan. Sebab jika rujukannya gaji pokok, pendapatan Rp.4 juta-Rp 8 juta itu hanya dimiliki ASN Golongan IV, dan biasanya mereka sudah memiliki rumah sendiri, Jelasnya.
“Keberadaan ASN Golongan I, II dan III yang notabene pendapatannya dibawah 4 juta,
di dalam TAPERA juga perlu diperjelas ungkap anggota DPR RI asal Sulawesi Utara ini. Sebab sebenarnya mereka inilah yang seharusnya menjadi sasaran pokok pengadaan perumahan. Begitu juga ASN yang memasuki masa pensiun, perlu diatur dalam implementasi TAPERA ini,” lanjutnya.
Herson juga kembali mengulang pernyataan yang ia utarakan kepada DPP APPERNAS JAYA tentang nasib pekerja lepas, buruh dan karyawan yang pendapatannya dibawah UMR. Dimana posisi mereka dalam implementasi TAPERA ini. Padahal mereka inilah yang sangat membutuhkan perumahan.
Mantan Bupati dua periode ini juga meminta agar transparansi dalam pengelolaan TAPERA bukan hanya sekedar retorika. Pasti semua peserta membutuhkan akses informasi kepersertaan, oleh sebab itu BP TAPERA harus mampu menerapkan transparansi disetiap proses pelaksanaannya.
Menutup pernyataannya, politisi PDI Perjuangan itu menyorot tentang struktur kelembagaan BP TAPERA yang dinilainya tidak tergambar secara utuh dalam dokumen penjelasan tentang TAPERA.
(Bobby)