Pemerintah Beri Perhatian pada Kawasan Permukiman Kumuh

Manado – Rumah adalah kebutuhan primer semua manusia, keberadaannya sangat penting dan menjadi prasyarat untuk mengakses kebutuhan dasar lainnya dengan baik seperti pendidikan dan kesehatan.

Rumah tidak hanya sekedar bangunan fisik namun juga tempat persemaian budaya dan basis pembinaan sumber daya manusia. Di masa pandemi ini rumah juga menjadi tempat berlindung dari penyebaran Covid-19 yang sedang melanda dunia.

Dalam acara memperingati Hari Habitat Dunia tahun 2020, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyempatkan diri hadir dan menyampaikan pidato singkat mengenai tema “Perumahan untuk Semua: Masa Depan Kota yang Lebih Baik”. Acara ini diadakan secara virtual pada Senin, 5 Oktober 2020.

Pemerintah Indonesia sangat mendukung tema besar “Housing for All” dalam merencanakan pembangunan perkotaan. Saat ini, setengah jumlah penduduk di Indonesia menetap di perkotaan dan di kota metropolitan.

Melihat situasi tersebut, pemerintah mengakomodasi platform New Urban Agenda (NUA) dan prinsip Sustainable Development Goals ke dalam perencanaan pembangunan permukiman untuk perkotaan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia.

Baca Juga:  Dandim 1303/BM Gelar Coffee Morning Bersama Awak Media se-BMR

Dalam melakukan perencanaan perkotaan, pemerintah berupaya meningkatkan akses masyakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau.

“Kami meletakkan pembangunan perumahan dan permukiman pada tiga strategi, yakni sisi permintaan (demand side), dari sisi pasokan (supply side) dan lingkungan yang mendukung (enabling environment),” ucap Menteri.

Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh secara berkelanjutan. Revitalisasi tersebut meliputi kegiatan peremajaan kumuh dengan pendekatan Konsolidasi Tanah Vertikal berbasis penataan dan peremajaan wilayah tanpa menggusur.

“Kami mendorong penataan kawasan kumuh yang bersifat komprehensif (integrated and participative urban regeneration). Selain menangani permukiman kumuh juga sekaligus menyediakan kapasitas supply perumahan di perkotaan,” ungkap Menteri.

Dalam menata kawasan kumuh, pemerintah juga mengambil pembelajaran dari pemerintah daerah, kota dan kabupaten dalam mengelola kota yang layak huni, inklusif dan berkelanjutan. Salah satunya adalah Kota Surabaya yang berhasil melakukan penataan permukiman kumuh yang partisipatif.

Diperlukan strategi pembangunan perumahan dan pemukiman yang inovatif, partisipatif, dan terobosan baru untuk membenahi perkotaan di Indonesia. Menteri Suharso menyatakan jika pemerintah sangat terbuka dengan ruang dialog dan kerjasama kolaboratif dengan pemangku kepentingan dalam konteks New Urban Agenda.

Baca Juga:  Menteri Suharso Monoarfa Sambut Baik Kajian IPB Soal Dampak Covid-19

“Housing for All” adalah tanggungjawab kita semua. Setiap warga memiliki hak dan kesempatan untuk memperoleh pelayanan yang layak pada aspek perumahan dan permukiman serta perkotaan. Dengan pandemi Covid-19, adalah momentum bagi kita semua untuk berpikir ulang tentang perumahan dan perkotaan yang layak, inklusif dan berkelanjutan,” tutup Menteri.

(***/YerryPalohoon)

Pilgub 9 Desember 2020


Siapakah Gubernur Pilihan Anda?
3112 votes

This will close in 10 seconds