BOLMONG,MANADONRWS.CO.ID,- Hukum merupakan sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan mereka yang akan dipilih.
Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis, dan terlindungi hak asasi manusia, serta kesejahteraan yang berkeadilan.
Dalam Pancasila yang kelima berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” hal ini menjelaskan bahwa setiap orang Indonesia berhak mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Pernyataan ini berhubungan langsung dengan norma hukum yang menjadi salah satu faktor penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita.
Penegakan hukum tidak lagi menitikberatkan kepada seberapa banyak perkara korupsi yang ditangani, namun lebih kepada upaya untuk menjamin suatu wilayah bebas dari korupsi. Penegakan hukum juga guna mendukung investasi baik dipusat maupun di daerah
Pemanfaatan IT dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan tugas-tugas Kejaksaan dalam menegakan hukum.
Menciptakan mekanisme pengawasan yang ketat untuk menjaga konsistensi pelaksanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Untuk menegakan hukum tentunya diperlukan system complain and handing management yang mampu meningkatkan pelayanan hukum terhadap masyarakat.
Demi menegakan hukum serta mencari keadilan warga Desa Mongkoinit Induk kecamatan lolak ramai-ramai mendatangi kantor kejaksaan Kotamobagu, Jumat (6/11/2020) sekira pukul 10.00 wita.
Belasan warga ini bermaksud memperjuangkan kebenaran. Mereka mendatangi kantor kejaksaan untuk menyampaikan adanya dugaan penggelapan dana RTLH yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan pihak ketiga.
“Kami datang di sini untuk mencari keadilan dan mendorong pihak kejaksaan untuk melakukan penyidikan terkait dugaan penggelapan dana RTLH,” ungkap beberapa warga yang meminta namanya untuk tidak dipublikasikan.
Sembilan belas warga ini menyerakan berkas laporan berupa fotocopi KTP, daftar nama-nama warga yang telah ditandatangani serta pokok-pokok aduan warga.
“Sebenarnya kami ingin bertemu dengan kasie Intel tetapi berhubung tidak ada jadi kami hanya bertemu salah satu anggota bagian penerima berkas perkara dikantor kejaksaan. Dan laporan kami telah diterima,” ungkap salah seorang warga.
Warga pun berharap pihak kejaksaan tidak tinggal diam. Warga meminta kejaksaan turun lapangan dan melakukan penyidikan untuk menegakan hukum yang ada serta untuk mencari siapa sutradara yang bermain dibelakang layar.
“Kami yakin ada pemeran utamanya. Dan kami berharap pihak kejaksaan dapat mengungkap otak pelaku kejahatan ini,” ungkap warga.
Beberapa waktu lalu kasus ini telah dikonfirmasi kepada Dinas terkait. Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Sosial Abdul Haris Bambela, mengaku bahwa pihaknya telah beberapa kali menghubungi James Sumendap untuk mempertanyakan terkait pengerjaan proyek pengadaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tetapi sayang usaha yang dilakukan oleh Bambela seakan diabaikan oleh James Sumendap yang adalah selaku pihak ketiga yang juga bertanggungjawab terkait masalah tersebut.
“Uangnya ada pada pihak ketiga. Sudah berkali-kali saya hubungi di beberapa nomor James. Di wa saya hubungi ada yang dia baca tetapi tidak dibalas ada juga yang dia tidak baca sama sekali,” beber Bambela.
Sementara sampai berita ini diturunkan pihak ketiga masih juga belum bisa dihubungi.
(David/Ilham)
