Program Redistribusi Tanah Rumbia: Berkat Pengorbanan dan Perjuangan Pihak Ahli Waris Masyarakat Bakal Menerima Sertifikat

Tondano, Manadonews.co.id – Femmy Palohoon, kuasa dari ahli waris Nicolas Efradus Mogot berharap proses redistribusi atas tanah pasini di Desa Rumbia, Kecamatan Langowan Selatan, Kabupaten Minahasa, berjalan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Total tanah yang akan dilepas oleh ahli waris seluas -+ 147 ha, terdiri 150 bidang perkebunan dan 120 bidang pekarangan atau total 270 bidang jika sudah ‘clear and clean’.

Diketahui, sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN), Selasa (1/12/2020), dipimpin Bupati Minahasa yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Frits Muntu, didampingi Kepala Kantor Pertanahan Minahasa, Alex Wowiling, dihadiri pejabat BPN, masyarakat penggarap diwakili Hukum Tua Rumbia, Sonny Pendong, aparat desa sekitar 15 orang, ahli waris Werry Mandey dan Defan Mandey, serta kuasa ahli waris NE Mogot, Femmy Palohoon.

Terkait hasil sidang PPL, Femmy Palohoon sebagai kuasa ahli waris mengatakan meskipun sidang PPL sudah dilaksanakan namun pihaknya masih menunggu realisasi dari beberapa kesepakatan yang belum dilaksanakan oleh BPN.

Femmy mengungkapkan beberapa hal yang menjadi hak pihak ahli waris yang sudah disepakati bersama pihak BPN dan masyarakat penggarap di antaranya, ganti rugi senilai Rp.3,5 juta per hektar tanah perkebunan, 12 hektar tanah perkebunan hak ahli waris, plotting tanah dan kesepakatan lainnya.

“Juga pembayaran satu juta per bidang tanah pekarangan pengganti biaya operasional ratusan juta yang sudah dikeluarkan kuasa ahli waris bisa menyicil selama tiga bulan,” jelas Femmy Palohoon kepada wartawan Manadonews.co.id usai sidang PPL, Selasa (1/12/2020) sore.

Selain itu, Femmy juga mengingatkan kesepakatan flotting 7 bidang tanah perkebunan untuk Americana masing-masing kepada Nus Tahapari, Chalfine Malinkonor, Yane Christi Oroh, Jansen Oroh, Oudry Runtukahu, Trifanly Maningkas dan Yane Olivia Oroh.

“Plotting tujuh bidang ini sudah disepakati oleh saya bersama kepala desa didampingi Sekdes di Desa Rumbia beberapa waktu lalu. Plotting sudah dilaporkan ke pertanahan Minahasa dan disetujui. Saya berharap tidak ada pihak yang mengingkari,” tegas dia.

Baca Juga:  Terbitnya Surat Edaran Pemotongan DAK, Banggar Kotamobagu akan Konsultasi ke Kemenkeu

Femmy kembali mengingatkan pelunasan pembayaran ganti rugi Rp.3,5 juta per hektar tanah perkebunan paling lambat Desember 2020 sesuai kesepakatan pada kegiatan sosialisasi di balai desa Rumbia, 28 Februari 2020 lalu.

“Sesuai aturan dan penjelasan pihak BPN bahwa penggarap yang tidak melakukan pelunasan tidak akan menerima sertifikat. Pelunasan dibuktikan dengan kwitansi yang ditandatangani kuasa ahli waris. Pejabat BPN yang akan mengeluarkan sertifikat harus berkoordinasi dengan kuasa ahli waris untuk memastikan penggarap bersangkutan sudah melaksanakan kewajiban pelunasan ganti rugi,” tukas Femmy Palohoon.

Harapan dari Femmy Palohoon sebagai kuasa ahli waris, jangan sampai lahan milik ahli waris yang sudah diplotting dipindahkan secara sepihak. Sesuai kesepakatan rapat di Kanwil BPN Sulut pernyataan dari kepala kantor pertanahan Minahasa Alex Wowiling bahwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, ahli waris berhak memilih lahan 12 hektar, bukan dipilih atau diatur pihak BPN atau kepala desa.

Plotting lahan 12 hektar untuk ahli waris dan 7 bidang lahan Americana dilakukan bersama tim inventarisasi Rahman dan Rizky dipimpin Kasie Inventarisasi Djamila Mansur dan Kasie Pengukuran Chandra Husain dan Ardy Warouw, serta kuasa ahli waris Femmy Palohoon. Kuasa ahli waris sudah menyiapkan berkas-berkas untuk proses pembuatan sertifikat redistribusi.

“Pembicaraan usai sidang PPL, Selasa 1 Desember 2020, juga yang akan diterbitkan SHM 16 bidang akan dibuat surat keterangan oleh desa mengetahui Camat. Sudah disepakati oleh kuasa ahli waris Femmy Palohoon bersama kepala pertanahan Minahasa Alex Wowiling dan Camat Langowan Selatan Donal Lumingkewas,” terang Femmy.

Sekda Minahasa Frits Muntu ketika  memimpin sidang PPL menjelaskan bahwa masyarakat harus menyelesaikan kewajiban membayar ganti rugi Rp.3,5 juta per hektar tanah perkebunan untuk menerima sertifikat program redistribusi.

Baca Juga:  Kades Rumbia Sonny Pendong Diduga Menyalagunakan Jabatan Palsukan Tanda Tangan, Program Redistribusi Tanah Mogot Bermasalah

Sementara untuk permohonan penggantian biaya operasional Rp.1 juta per bidang tanah pekarangan kepada kuasa ahli waris selama proses pengurusan sertifikat, menurut kepala kantor pertanahan Minahasa, Alex Wowiling, sepatutnya direspons positif oleh masyarakat.

“Kalau urus sendiri baru biaya BPNP 5 jutaan, belum biaya ukur, tim BPN, bisa lebih 10 juta untuk 2 hingga 5 hektar. Nah, ini sudah dibantu dan diperjuangkan kuasa ahli waris,” jelas Femmy Palohoon mengutip pernyataan kepala kantor Alex Wowiling.

Sehingga, aparat dan masyarakat Rumbia dan sebagian dari desa tetangga, Atep dan Palamba, melalui penerbitan sertifikat nanti mendapatkan kepastian hukum, tidak lagi diteror oleh oknum-oknum yang mengaku pemilik tanah.

Semuanya atas kebaikan ahli waris dan kuasa ahli waris yakni Femmy Palohoon yang membantu masyarakat yang sudah menggarap lahan perkebunan berpuluh tahun dan sudah menikmati hasil, bahkan belum pernah membayar pajak.

Selain kepastian hukum, penerbitan sertifikat maka tanah tersebut akan menjadi aset resmi turun temurun bahkan bisa digadaikan di bank jika dibutuhkan untuk usaha.

“Terima kasih kepada NE Mogot sebagai ahli waris dan ibu Femmy Palohoon kuasa ahli waris yang sudah banyak berkorban tenaga bahkan materi ratusan juta demi kami masyarakat,” ujar Sonny Wahani, penggarap tanah Mogot, diaminkan tokoh masyarakat Nus Tahapari, anggota kepolisian yang mengikuti proses redistribusi sejak 2006.

Sonny Wahani menambahkan, hampir selesainya program redistribusi ini menjadi berita gembira bagi warga Rumbia dan sekitar. Berkat perjuangan dan pengorban ahli waris terutama kuasa ahli waris Femmy Palohoon program redistribusi bisa terlaksana dan sukses.

“Sehingga masyarakat akan menerima sertifikat yang sudah bertahun-tahun ditunggu terjawab dan akan menjadi kenyataan,” tukas Wahani.

Sebelumnya diceritakan Femmy Palohoon, pemerintah Desa Rumbia tidak pernah mengeluarkan uang sepeserpun untuk pengurusan program redistribusi tanah, malah sebaliknya. Aparat yang melengkapi administrasi penggarap, serta dokumen dokumen yang dibutuhkan di BPN sebagai kelengkapan pembuatan sertifikat tersebut.

Baca Juga:  SAS Optimis Naik Kendaraan Golkar

Aparat yang melengkapi langsung di kantor pertanahan Minahasa terdiri dari Kades, Sekdes, Bendahara dan kepala dusun Desa Rumbia hampir setiap minggu ke kantor pertanahan selama empat bulan.

Biaya-biaya aparat dari Desa Rumbia ke kantor pertanahan di Tondano diduga dibiayai oleh pihak BPN. Biaya operasinal aparat desa tersebut diterima oleh Kades Sonny Pendong, sementara biaya-biaya kuasa ahli waris ditanggung sendiri.

Sementara, tim pengukur lahan seluas 147 ha di BPN dibiayai oleh kuasa ahli waris, termasuk biaya makan minum dan transportasi PP Tondano-Rumbia. Masyarakat maupun aparat desa terutama kepala desa tidak sepeserpun membiayai tim BPN selama berada di Desa Rumbia (pengukur berada di Desa Rumbia). Padahal, kuasa ahli waris berdomisili di Kota Manado.

Akomodasi, fasilitas memasak seperti kompor dan tempat tidur seperti kasur juga ditanggung oleh kuasa ahli waris.

“Mestinya itu menjadi tanggungjawab masyarakat dan aparat desa,” tutur Femmy.

Lanjutnya, semua biaya PP Manado-Jakarta dan biaya lainnya dalam rangka program redistribusi ditanggung kuasa ahli waris.

“Sehingga, ganti rugi sebesar Rp.4,5 juta, terdiri dari Rp.3,5 juta ganti rugi lahan perkebunan per hektar dan Rp.1 juta ganti rugi pekarangan per bidang harusnya disambut gembira oleh masyarakat karena langsung bisa memiliki 2 sertifikat tanah sekaligus,” kata Femmy Palohoon.

Sementara, Kepala Desa Rumbia, Sonny Pendong, dikonfirmasi wartawan Manadonews.co.id terkait aparat desa ‘pindah kantor’ ke kantor pertanahan Minahasa, melakukan klarifikasi.

“Itu pemahaman bagaimana eh kalu kita pe kantor mo pindah di kantor BPN kabupaten, dewasa kwa torang. Kita yang minta, kita bilang mo pigi konsultasi di sana,” tandas Sonny Pendong. (JerryPalohoon)