SITARO, Manadonews.co.id – Gelombang aspirasi masyarakat melandai di Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro. Sekitar seratusan warga setempat menggelar aksi unjuk rasa damai pada Rabu (13/05/2026). Aksi ini merupakan bentuk dukungan moral kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi dana stimulan pasca-erupsi Gunung Ruang.
Kasus ini menjadi sorotan tajam setelah Kejati Sulut menetapkan Bupati berinisial CIK sebagai tersangka. Warga menilai langkah hukum ini merupakan titik terang bagi keadilan para korban bencana.
Massa aksi yang didominasi oleh warga dari wilayah Zona Merah Gunung Ruang tampak membawa berbagai poster berisi pesan dukungan kepada aparat penegak hukum. Tak hanya itu, tulisan-tulisan di poster tersebut juga mencerminkan keputusasaan warga yang hingga kini belum menerima hak-hak mereka secara utuh.
“Aksi ini adalah buntut dari banyaknya hak warga yang sampai saat ini belum diterima, khususnya bagi kami yang berada di zona bahaya,” ujar salah satu koordinator lapangan.
Selain menyuarakan dukungan kepada Kejati Sulut, warga juga menitipkan harapan besar kepada Presiden Prabowo Subianto. Mereka memohon agar pemerintah pusat turun tangan mendengarkan jeritan hati para korban erupsi yang merasa haknya terabaikan, baik bantuan secara keseluruhan maupun dana stimulan sebesar 10 persen yang masih simpang siur.
Hanni Tendean, salah satu warga Tagulandang yang ikut dalam aksi tersebut, menegaskan bahwa perjuangan mereka adalah murni untuk mencari keadilan atas hak yang tidak jelas keberadaannya.
“Aksi ini sebagai bentuk suara hati masyarakat korban erupsi Gunung Ruang, khususnya yang berada di Zona Merah. Kami masih berjuang mencari hak-hak yang keberadaannya tidak jelas. Kami meminta Bapak Presiden Prabowo untuk mendengar jeritan warga yang sedang mencari keadilan ini,” tegas Hanni.
Poin utama tuntutan warga yakni dukungan penuh ke Kejati Sulut mengawal penuntasan kasus dugaan korupsi dana stimulan hingga ke akar-akarnya, transparansi dana stimulan, mempertanyakan sisa hak warga (termasuk potongan 10%) yang belum disalurkan.
Warga juga meminta Presiden memperhatikan nasib warga di Zona Merah yang kehilangan mata pencaharian dan tempat tinggal.
Aksi yang berlangsung tertib ini diharapkan mampu menjadi pemantik bagi pihak berwenang untuk segera menyelesaikan sengkarut penyaluran bantuan bencana di Kepulauan Sitaro. (VM)
