Tiga Proyek Prioritas di Sulut Dipaparkan Wagub Steven Kandouw kepada Kepala Bappenas

  • Whatsapp

Manado – Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw menghadiri rapat koordinasi dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 secara virtual di Kantor Gubernur Sulut, Selasa (23/2/2021).

Rakor dipimpin Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan diikuti oleh enam provinsi lainnya.

Bacaan Lainnya

Dalam arahannya, Menteri PPN menjelaskan bahwa rakor ini ditujukan untuk membahas program-program prioritas nasional dari masing-masing daerah untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

“Untuk memberikan sebuah kegiatan forum antara gubernur dan bappenas yang bertanggung jawab dalam rangka kegiatan nasional sehingga kita bisa membuat program-program baik itu yang masuk dalam kegiatan nasional yang benar-benar menjadi kebutuhan daerah,” kata Suharso.

Selain itu juga, Suharso menuturkan bahwa forum ini diagendakan untuk membahas penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2022.

Menteri juga meminta kepada para kepala daerah untuk fokus pada pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang menjadi tema pada RKP 2022 di mana prioritasnya mencakup pada memperkuat ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah, meningkatkan SDM, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur, membangun lingkungan hidup serta memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik.

“Saya mohon bisa menjadi perhatian dalam hal ini,” ujarnya.

Sementara itu Wagub Sulut Steven Kandouw menjelaskan tiga proyek prioritas Sulut dalam mendukung pelaksanaan major project dan prioritas nasional kepada Menteri PPN.

Baca Juga:  Per 30 Mei, Pasien Positif Sembuh di Tomohon Tetap 6 Orang

Pertama, terkait dengan industri pertanian dan perikanan yang menurutnya sangat penting dalam mendongkrak ekonomi daerah ditengah-tengah pandemi termasuk juga didalamnya pembangunan pelabuhan perikanan dan fish market bertaraf internasional di Likupang, Kabupaten Minahasa Utara.

“Di tengah-tengah covid yang paling resilience itu pertanian dan perikanan,” kata Kandouw.

Kedua, berkaitan dengan normalisasi sungai yang bermuara di Kota Manado, menurutnya ini menjadi penyebab utama banjir besar pada saat intensitas hujan tinggi.

“Normalisasi sungai yang bermuara di Manado, ini menjadi momok di media-media nasional sebelum banjir di Jakarta dan daerah-daerah yang lain,” terangnya.

“Kami bermohon kepada bapak menteri untuk membantu kita menormalisasi sungai-sungai yang ada di Kota Manado,” tambahnya.

Ketiga, tentang pembangunan jalan Tomohon-Manado. Menurut Kandouw lalulintas darat yang paling tinggi adalah jalan Tomohon-Manado yang juga menghubungkan antara pusat kegiatan nasional Manado dan beberapa pusat kegiatan wilayah yang mencakup Tomohon, Minahasa, Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan dan juga Bolaang Mongondow Utara yang mengakses jalan ini.

Selain tiga prioritas utama tersebut, Kandouw juga memaparkan enam prioritas lain yang akan dilaksanakan di Sulut yakni;

-Pembangunan dan penataan pasar di Manado
-Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 medis Manado
-Pembangunan jalan lingkar Pulau Karakelang
-Tanggul pengamanan pantai di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Bolmut
-Pembangunan tanggul pengamanan sungai andagile di Bolmut
-Pembangunan PLTS di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sangihe dan Talaud.

Sebelumnya diberitakan, 2022 merupakan tahun kunci pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi. 2022 diharapkan menjadi tahun pertama yang mulai lepas dari tekanan Covid-19, dan merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi.

Baca Juga:  Besok, KPU Gelar Kampanye Damai Paslon di Lapangan God Bless

Namun pekerjaan rumah (PR) besar Indonesia tidak saja Pemulihan Ekonomi Nasional, namun juga transformasi ekonomi dalam jangka menengah dan panjang yang harus dilakukan dari sekarang.

Pesan tertulis dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Kepala Bappenas, sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, ditetapkan tujuh prioritas nasional, dengan beberapa fokus pembangunan yang meliputi industri, pariwisata, ketahanan pangan, UMKM, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi kesehatan, reformasi perlindungan sosial dan reformasi pendidikan dan keterampilan.

Selanjutnya, arah kebijakan bidang industri pada tahun 2022 yaitu, pertumbuhan industri pengelolaan non migas 5,8-6,5%, kontribusi PDB industri pengolahan non migas 17,97-17,99%, nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan Rp 352,5 triliun.

Arah kebijakan di bidang pariwisata, jumlah wisatawan mancanegara ditargetkan 8,5-10,5 juta kunjungan, peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index 36-39.

Arah kebijakan ketahanan pangan yaitu skor pola pangan harapan sebesar 92,8, Nilai Tukar Petani sebesar 102-104, Nilai Tukar Nelayan sebesar 102-105, ketersediaan beras sebanyak 44 juta ton, ketersediaan protein hewani sebanyak 2,7 juta ton, nilai tambah tenaga kerja pertanian Rp. 54,3 juta/org/thn.

Arah kebijakan UMKM yaitu pertumbuhan wirausaha sebesar 3%, kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 63%, UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal sebanyak 20,9%.

Arah kebijakan di bidang infrastruktur yaitu pembangunan 4.600 unit rumah susun, bantuan perumahan swadaya 118.650 unit, dan penyaluran FLPP sebanyak 200.000 unit, Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: 10 lokasi, panjang jalan tol baru: 400 km, penambahan Debit Air Baku 5 m3/s, pembangunan akses air minum perpipaan 2.000.000 SR, pembangunan akses sanitasi aman (sistem terpusat dan sistem setempat) 2.000.000 SR, rehabilitasi jaringan irigasi 250 ribu Ha, konsumsi listrik per kapita 1.268 kWh.

Baca Juga:  BMOD Nusa Utara Sampaikan Belasungkawa atas Wafatnya Helmud Hontong

Arah kebijakan bidang transformasi digital yaitu, masyarakat pengguna internet ditargetkan sebesar 79,20%, kecamatan yang terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik kumulatif ditargetkan sebanyak 42,85%, 72.500 SDM talenta digital, 12,4 juta local champion literasi digital, 27 organisasi tim cepat tanggap (CSIRT) yang diregistrasi, 100 lulusan pengembangan SDM di bidang keamanan siber.

Arah kebijakan di bidang pembangunan rendah karbon yaitu: penurunan emisi GRK nasional terhadap baseline sebesar 26,87%, penurunan intensitas emisi GRK Nasional terhadap baseline sebesar 21,54%, Porsi Bauran EBT dalam Energi Nasional sebesar 15,7%, Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT kumulatif sebesar 13,9 GW.

Arah kebijakan reformasi kesehatan akan difokuskan pada penanganan Covid-19, dan memperkuat sistem kesehatan nasional.

Arah kebijakan perlindungan sosial yaitu: tingkat kemiskinan sebesar 8,5-9%, penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial 87%, rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial 60%, Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan nasional dari 40% penduduk berpendapatan terbawah sebanyak 110.7 Juta Penduduk.

Arah kebijakan di bidang pendidikan dan keterampilan adalah pekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebanyak 41,55%, tingkat penyelesaian pendidikan SMA sederajat sebanyak 70,6%, angka partisipasi kasar pendidikan tinggi sebesar 35,62%, 400 Produk Inovasi dari Perusahaan Pemula Berbasias Teknologi (PPBT), dan 900 Paten Domestik.

(JerryPalohoon)

Pos terkait