Pembahasan LKPJ Gubernur 2020 Tuntas, Pansus DPRD Sulut Siap Turun Lapangan

Manado – Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2020 tuntas dibahas, Senin (26/4/2021) sore.

Pansus yang dipimpin Rocky Wowor mulai bekerja sejak Selasa 20 April 2021 menghadirkan seluruh instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Propinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut), pembahasannya pun dilaksanakan secara alot. Beragam usulan dan pertanyaan dilontarkan wakil rakyat di Gedung Cengkih.

Sejak hari pertama pembahasan, Pansus bekerja dengan penuh ketelitian menguliti serta menelaah LKPJ dari setiap instansi SKPD Pemprov.

Beberapa permasalahan yang diangkat dalam pembahasan di antaranya, masalah batas pengembalian kredit mikro yang diberikan oleh Bank Sulutgo (BSG) untuk petani dan peternak singkat. Hal Itu disampaikan Sandra Rondonuwu, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), saat rapat dengan Bank Sulutgo, Selasa (20/4/2021) lalu.

“Saya terima keluhan para petani maupun peternak, mengeluhkan soal batas pengembalian kredit dari Bank Sulutgo yang hanya enam bulan saja,” katanya.

Sementara itu Wakil Ketua Pansus LKPJ, Nick Lomban, saat membahas dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), menyinggung untuk sub sektor pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 sentuh Rp 2,5 miliar.

Baca Juga:  dr. Fransiscus Andi Silangen, SpB, KBD Resmi Dilantik, 'Anak Pulau pernah Berjualan Es Lilin' Nahkoda Baru DPRD Sulut

“Ini saya minta penjelasan terkait lokasi-lokasi dan seberapa manfaat dari program penanganan Covid-19 di Disperindag sebanyak Rp 2,5 miliar,” kata politisi Partai Nasdem, Kamis (22/4/2021).

Anggota Pansus LKPJ lainnya, Braien Waworuntu, saat rapat pembahasan, Jumat (23/4/2021), di ruang rapat paripurna DPRD Sulut mengkritisi terkait nama ODSK untuk RSUD Sulut.

“Apakah itu sudah legal atau belum karena yang membuat kontrak sampai sekarang belum lunas dan pembayarannya masih dicicil sampai 5 tahun ke depan. Saya minta ketegasan nama RS tersebut dan kalau misalnya bukan itu tolong diperbaiki,” kata Waworuntu.

Ketua Pansus LKPJ Gubernur Tahun 2020, Rocky Wowor, usai semua pembahasan menjelaskan kesimpulan Pansus yang dilaksanakan sejak pembahasan Selasa (20/4/2021) dan berakhir pembahasannya Senin (26/4/2021). Pihaknya melihat karena terjadi refocusing anggaran di setiap SKPD, ada banyak program yang tidak terlaksana. Seluruh SKPD tidak ada satu pun yang tidak direfocusing.

“Jadi program-program kami DPRD bersama eksekutif di tahun 2020 sebagian besar direfocusing. Itu yang menjadi persoalan. Jadi, kita tahu bersama dasar refocusing itu adalah Perppu 1 tahun 2020 untuk penanganan pandemi Covid-19,” kata Wowor.

Baca Juga:  DPRD Salut Pemprov Sulut masih Tunjukkan Kinerja Maksimal

Setelah pembahasan, Pansus akan turun lapangan, dimulai Rabu (28/4/2021) hingga Selasa (4/5/2021). Finalisasi, Pansus akan memberi laporan sehingga ini akan dimasukkan ke Badan Musyawarah (Banmus) untuk jadwal rapat paripurna.

“Sebenarnya tahapan paripurna direncanakan pada tanggal 7 atau 8 tetapi untuk paripurna harus diputuskan di Banmus. Kami juga melihat di laporan LKPJ tahun lalu tidak ada rekomendasi untuk sekretariat dewan tetapi kami hanya lihat dari sisi bagaimana sinergitas antara dewan dan sekretariat. Karena Sekwan sering menunjang kinerja anggota DPRD,” pungkas dia.

Adapun struktur kepemimpinan dan anggota Pansus adalah Rocky Wowor (Ketua), Nick Lomban (Wakil Ketua), Raski Mokodompit (Sekretaris), serta anggota Pansus masing-masing Vonny Paat, Sandra Rondonuwu, Melissa Gerungan, Hilman Idrus, Herry Rotinsulu, Agustine Kambey, Stella Runtuwene, Braein Waworuntu, Cindy Wurangian, Ronald Sampel, Sjenni Kalangi dan Amir Liputo. (AdvertorialDPRDSulut)