Pongantung: Semoga Mendapatkan Titik Temu dan Tak Rugikan Masyarakat

  • Whatsapp

Minahasa, MANADONEWS –
Pembangunan Perumahan Griya Sea Lestari 5, Desa Sea, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, memantik polemik.

Masyarakat setempat melakukan penolakan atas aktivitas pengembangan perumahan oleh PT Bangun Minanga Lestari. Alasannya, akan berdampak pada terganggunya sumber mata air serta berpotensi terjadi banjir dan longsor.

Atas persoalan ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Minahasa tampil sebagai mediator. Rabu (28/4) DRPD melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP), dengan menghadirkan para pihak terkait. Di antaranya, masyarakat penolak, PT BML, serta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa.

“Sebagai wakil rakyat, kami menerima aspirasi masyarakat maupan mendengarkan pandapat dan penjelasan dari pemerintah dan developer,” tutur Anggota DPRD Minahasa, Moureen Maria Pongantung.

Srikandi PDI Perjuangan dari daerah pemilihan Kecamatan Tombulu, Pineleng, Mandolang, Tombariri, Tombairir Timur berharap, permasalahan ini bisa terselesaikan dan tidak merugikan masyarakat.

“Walaupun hanya bisa memberikan masukan, pendapat dan memediasi antara beberapa pihak yang ada, saya harap permasalahan ini mendapatkan titik temu yang pastinya tidak merugikan pihak-pihak terkait. Terlebih masyarakat banyak,” ungkapnya.

Baca Juga:  Irup HUT Provinsi Sulut ke-54. Olly Ajak Warga Topang Program ODSK

Sementara sebelumnya, Ketua DPRD Minahasa Glady Kandouw menegaskan jika pihaknya tidak bisa menghambat pembangunan yang telah memiliki perizinan yang lengkap, karena telah melalui proses kajian yang panjang dan mendapatkan persetujuan pemerintah.

“Dari hasil yang kita terima, kita dengar bersama, bahwa semua sesuai kajian pemerintah termasuk izin. Jika izin semua ada dan sesuai, pembangunan bisa dilakukan dan kita tidak bisa melakukan intervensi,” kata Glady.

Namun demikian, Glady berharap kepada pengembang perumahan Griya Sea Lestari 5 dalam hal ini, PT BML harus tetap menjaga semua kaidah yang ada terkait dengan penjagaan lingkungan, termasuk memenuhi tuntutan dari masyarakat untuk menjaga mata air di wilayah tersebut.

“Kami tentu berharap pihak pengembang untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perizinan yang ada sambil memperhatikan saluran drainase dan daerah resapan guna menghindari ancaman bencana di wilayah tersebut,” ujarnya.

Dia menerangkan jika pihaknya sebagai perwakilan rakyat dalam persoalan ini hanya menjadi mediator antara sebagain masyarakat di Desa Sea yang menolak pembangunan perumahan dengan pihak pengembang, serta menghadirkan pemerintah untuk bersama, bahwa semua sesuai kajian pemerintah termasuk izin.

Baca Juga:  Presiden Jokowi Ingatkan Masyarakat tidak Beri Ruang Sedikitpun kepada Siapa Saja yang Ingin Menggoyahkan

“Jadi semua pihak kami undang untuk bahas ini, termasuk pemerintah untuk mengetahui bagaimana semua izin yang ada,” kata Glady kembali.

Sementara itu, Pemkab Minahasa melalui Asisten I Pemerintahan dan Kesra, Denny Mangala menjelaskan, pihaknya telah mendapat petisi dari masyarakat Desa Sea, terkait penolakan pembangunan perumahan dengan alasan bakal menyebabkan banjir, dan dinilai merusak hutan desa yang selama ini menjadi sumber air masyarakat.

“Setelah mendapatkan petisi dan aduan, pemerintah melakukan langkah-langkah mengecek kebenarannya. Dan setelah kami lakukan pengecekan semua izin dan juga kunjungan lapangan, diambil keputusan izin membangun itu memenuhi syarat,” kata Mangala.

Asisten II Perekononian, Wenny Talumewo membeberkan perihal tentang pembangunan perumahan di daerah Desa Sea yang ditolak itu. Dikatakannya, sejak awal menerima permohonan dari PT Bangun Minanga Lestari sebagai developer, pemerintah langsung melaksanakan rapat dengan tim Dinas PUPR.

“Kami juga telah melihat dan memasukan Perda Nomor 1, di mana lokasi tersebut layak dilaksanakan pembangunan. Kami juga sudah mengecek posisi mata air yang dikeluhkan, ternyata jaraknya 207 meter, dan dalam posisi aman. Itulah kenapa izin kemudian terbit,” ungkap Talumewo kembali.

Baca Juga:  JWS: Ini Alasan Saya Dukung ROR-RD 100 Persen

Direktur Project  Micky Rori selaku perwakilan pihak pengembang menyebut pihaknya selalu membuka ruang mediasi sebesar-besarnya bagi masyarakat, terkait dengan keluhan akan pembangunan tersebut.

“Kami siap membuka sebesar-besarnya, karena kami mencintai masyarakat dan Desa Sea. Tujuan kami turut membantu masyarakat setempat dan membangun Minahasa,” tukasnya.(Youngky)

Pos terkait