Masyarakat yang Diusir Paksa 1971 Tuntut Ganti Rugi, DPRD Sulut Turun Tangan

Manado – Program transmigrasi dari Bali dan Pulau Jawa puluhan tahun silam di Bolmong Raya masih menyisakan persoalan.

Masyarakat lokal pemilik dan penggarap lahan ketika itu dipaksa keluar oleh penguasa untuk menyerahkan lahan mereka kepada transmigran.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) meminta agar pemerintah segera mengambil langkah. Ganti rugi lahan untuk masyarakat diharapkan segera diberikan.

Aspirasi tersebut disampaikan Sitty Nadira Manoppo, selaku kuasa masyarakat ganti rugi lahan eks Mopuya, Mopugat dan Tumokan yang sekarang sudah jadi lahan transmigrasi.

Dirinya menjelaskan, pada 1971 pemerintah mendatangkan transmigran dari Jawa dan Bali ke ke Bolmong. Saat itu masih zaman Raja Manoppo.

Ketika itu ia memerintahkan masyarakat membuka lahan di Mopuya Cs.

“Ketika dia perintahkan buka lahan maka datanglah sembilan desa, dia buka lahan sudah ada menanam pohon kelapa dan dari 9 desa itu datanglah transmigrasi. Berdasarkan SK (Surat Keputusan) Gubernur H V Worang. Dan saat itu masyarakat diusir secara paksa keluar. Sejak hari itu hingga kini belum ada ganti rugi,” ungkap Sitty Nadira Manoppo kepada wartawan di Manado, pekan lalu.

Baca Juga:  Kunjungi DPRD Sulut, Pangdam XIII Merdeka Minta Dukungan dan Kritikan

Kemudian seiring waktu sudah ada 5 desa minta ganti rugi tapi cuma diberikan kompensasi dan didibayar 5 desa.

Dari kementerian mengatakan bagi yang penduduk desa belum dibayar silahkan untuk melakukan gugatan.

“Sesuai petunjuk menteri kita ikuti sampai putusan MA (Mahkamah Agung) sudah inkrah tapi belum direalisasi. Ibu bupati sudah menyurat ke kementerian tapi belum ada karena anggaran itu katanya banyak. Jadi aspirasi ini mau dialamatkan ke kementerian desa. Sudah ada kesepakatan malah sebelumnya di 2019 waktu itu sudah rapat 2019 tapi belum terealisasi sampai saat ini,” tuturnya.

Anggota DPRD Sulut, Yusra Alhabsyi, menyampaikan sesuai dengan yang ia ketahui keputusan dari pengadilan bahkan sudah putusan MA. Ini memang tinggal eksekusinya ada di tingkat kabupaten, provinsi dan kementerian.

“Setahu saya ini di kabupaten sudah pertemuan beberapa kali termasuk kementerian DPRD dan pemerintah daerah kementerian. Saya sudah tidak update karena laporannya tidak diterima lagi di provinsi. Saya berharap dinas tenaga kerja dan transmigrasi bisa tindak lanjut. Harus diseriusi bisa ditindaklanjuti kalau bisa APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) tahun ini atau kapan,” tuturnya.

Baca Juga:  Dinilai jadi Pembeda, Jems Tuuk: Saya hanya Jalankan Amanat Undang-Undang

Ini agar masyarakat tidak terkatung-katung karena ini bisa menimbulkan efek sosial. Hal itu karena ini punya kaitan antara pemerintah provinsi, kabupaten dan pusat.

“Itu kan tergugat 1, 2 dan 3. Ada tingkat kabupaten, provinsi dan kementerian. Jadi tanggung jawabnya tiga-tiga tinggal dibagi berapa persen. Pemprov harus serius karena ini sudah jadi aspirasi beberapa kali. Dan dipesankan itu melakukan langkah hukum,” ucapnya.

Terpisah, aktivis anti korupsi Hendra Jacob mengatakan bahwa masyarakat 3 desa yang belum terbayarkan kompensasinya sudah mengikuti semua tahapan yang pemerintah anjurkan untuk memempuh jalur hukum dan kini telah memegang putusan yang inkrah.

“Jadi pemerintah pusat lewat kementerian transmigrasi wajib membayarkan apa yang jadi hak dari eks warga di tiga desa tersebut tanpa harus menunggu putusan PK (peninjauan kembali),” ujar HJ sapaan akrabnya.

Ditambahkan oleh Hendra, Pemkab Bolmong dalam hal ini Bupati Yasti Soepredjo harus kooperatif untuk berkoordinasi dengan kementerian transmigrasi terkait pembayaran kompensasi tersebut agar bisa segera terealisasi.

“Pemerintah kabupaten juga harus segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian Polres Bolmong untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial antara eks warga tiga desa tersebut dengan para transmigran sebagai dampak dari belum terbayarnya kompensasii tersebut,” pungkas Hendra Jacob. (Jerry)

Baca Juga:  Menolak, Jems Tuuk: Bupati Vonnie Panambunan Lawan Undang-Undang