Terpaksa Diambil Alih Kelompok Ini, Ferry Liando Paparkan Faktor Penghambat Kemajuan Demokrasi

  • Whatsapp

Manado – Partai politik (Parpol) yang tidak berkerja sesuai fungsi utama yaitu pendidikan politik dan pembentukan kepemimpinan kader menjadi salah satu hambatan bagi kemajuan berdemokrasi di Indonesia.

Bacaan Lainnya

Menurut Praktisi Kepemiluan, Ferry Daud Liando, peran Parpol yang belum maksimal menyebabkan calon yang diusung di Pilcaleg maupun Pilkada kerap diragukan kapasitasnya.

“Harusnya semua Parpol memiliki visi besar bahwa memilih Caleg adalah dalam rangka kontribusi Parpol dalam menjaga dan membenahi negara. Kelemahan dan ancaman terbesar bagi negara ini adalah tidak cakapnya para penyelengara dalam mengelola negara. Sebagian hanya memanfaatkan kuasa dan daya yang dimiliki untuk memperkaya diri,” jelas Ferry Liando pada kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Manado secara virtual, Kamis (29/7/2021).

Baca Juga:  Bupati Minahasa Syukuri HUT Perkawinan di Saat Tugas Luar

Hal ini menjadi tanggung jawab Parpol, sebab melalui Parpol sesungguhnya para pemimpin politik itu berasal. Penyakit menyimpang yang dilakukan Parpol selama ini adalah lebih banyak mengusung calon yang memiliki kerabat dengan elit, serta calon yang hanya mampu sebatas aspek finansial namun terkendala pada aspek kepemimpinan.

“Mereka yang memiliki kapasitas, kerap diabaikan atau hanya sekedar pelengkap saja. Instrumen Pemilu demokratis sangat ditentukan pula oleh penyelenggaranya,” terang dia.

Selain Parpol, kendala lain berkaitan dengan keasadaran pemilih. Meskipun undang-undang belum menjadi alat penuntun yang ideal, kaderisasi Parpol yang belum sepenuhnya terarah serta profesionalisme penyelenggara yang belum semuanya siap, namun untuk menjaga apakah pada setiap Pemilu berjalan demokratis maka sesungguhnya masih ada satu harapan yakni pemilih.

Tantangan demokrasi saat ini bahwa sebagian pemilih masih menganggap demokrasi sebagai pesta bukan pesta demokrasi. Pesta selalu diidentikkan dengan pemberian bingkisan dan hura-hura sehinga Pemilu dan Pilkada tidak sempurna manakalah tidak ada cara-cara seperti itu.

“Jika kita mengharapkan pemilih sebagai benteng terakhir demokrasi maka lima bulan sebelum ke tempat pemungutan suara bukanlah sesuatu yang terlambat,” kata Liando.

Baca Juga:  Timsus Maleo Ringkus 3 Orang Pengedar Obat Keras

Fungsi pendidikan politik yang seharusnya menjadi tugas utama Parpol gagal sehingga harus diambil alih oleh kelompok masyarakat independen. Perlu kampanye-kampanye reguler untuk melatih nalar politik masyarakat. Harus ada cara-cara sedikit memaksa agar pemilih keluar dari zona irasional.

Pemilih harus tahu bahwa dari mereka maka negara ini akan menjadi lebih baik. Dari mereka maka tidak akan ada lagi anggota DPR yang hanya memikirkan diri mereka sendiri. Tidak ada lagi anggota DPR yang selalu bolak balik keluar daerah atau keluar negeri dengan alasan studi banding tanpa melahirkan output kebijakan.

“Sehingga nanti tidak ada lagi yang berurusan dengan penegak hukum karena korupsi atau amoral dan tidak ada lagi yang hanya sekedar mengisi daftar hadir lalu menghilang. Lima tahun menjabat sebagai wakil rakyat tetapi tidak jelas apa yang diperbuatnya untuk kepentingan yang diwakilinya,” pungkas pengajar politik FISIP Unsrat ini.

Pembicara lain dalam webinar adalah Masykurudin dari Bawaslu RI, Dr. Radian Syam, Ahli Hukum Tata Negara dan Dr. Taufik Pasiak.

Baca Juga:  MoU Pilkada Berintegritas, Anggota DKPP Alfitra Salamm: Tanah Minahasa Peletak Dasar Demokrasi di Indonesia

Kegiatan dipandu Taufik Bilfaqih, anggota Bawaslu Manado, menghadirkan peserta pengurus Parpol se Kota Manado.

(JerryPalohoon)

Pos terkait