Manado, MANADONEWS – Kerja sama pemerintah dan media massa menjadi salah satu isu yang mencuat saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulut menghelat Media Workshop di Aula Kantor BPK Sulut, Rabu (1/12/2021).
Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, Karyadi menilai penganggaran kerja sama pemerintah dan media dirasa masih kurang.
Salah satu peran media mendukung pemerintah dalam hal sosialiasi keberhasilan pembangunan.
“Media menyampaikan keberhasilan pembangunan tentunya disampaikan ke masyarakat,” kata dia.
Meski begitu, selain sebagai partner, media tetap harus mengembangkan sikap kritis terhadap kinerja pemerintah.
Setiap kepala daerah itu punya visi misi, media di sini berperan untuk memotret capaian kepemimpinan kepala daerah.
Kemepimpinan kepala daerah diukur sesuai visi dan misi. Target nggk dipenuhi, media harus berperan, tanyakan ke kepala daerah capaiannya mana?,” ujarnya.
Misalnya indeks pembangunan, indeks pengangguran, dan indeks kemiskinan. Ada tidak perkembangan berarti selama kepemimpinan kepala daerah.
Di sinilah kata Karyadi, media berperan jadi garda terdepan keberhasilan pembangunan.
Ia juga menyinggung soal teknis kerja sama pemerintah dengan media harus ada akuntabilitas. Ia menekankan harus adanya standar biaya kegiatan. Selama ini belum menemukan adanya standar biaya tersebut.
Hadir pada pertemuan itu, Kepala dinas Kominfo Sulut, Evans Steven Liow dan moderator Nur Kurniawan Kasubag Humas BPK RI Perwakilan Sulut. (Youngky)
