Penjabat Bupati Sangihe Mengikuti Rapat Koordinasi Bersama Mendagri

Penjabat Bupati Kab. Sangihe, Prov. Sulut Rinny Tamuntuan Saat Mengikuti Rakor di Kemendagri

Jakarta, MANADONEWS.CO.ID – Penjabat Bupati Kabupaten Sangihe dr Rinny Tamuntuan Kamis (16/06) mengikuti rapat koordinasi bertempat di Sasana Bhakti Praja Kemendagri Jakarta Pusat.

Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe mengikuti beberapa sesi materi yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri, Menteri Dalam Negeri Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Ham Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H, S.U, M.I.P.

Bacaan Lainnya

Ketua KPK mengingatkan kepada para Penjabat agar menghindari kondisi fraud.

“Fraud adalah suatu kecurangan atau tindakan penipuan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dalam rangka menguntungkan diri sendiri. Dalam bidang ekonomi, fraud seringkali dilakukan saat penulisan laporan keuangan,” sebut Firli.

Oleh sebab itu para Penjabat Kepala Daerah harus berperan aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya demi tercapainya tujuan yang diharapkan.

“Ada beberapa titik rawan korupsi yang sering menjadi projeksi yaitu pengadaan barang dan jasa, pengelolaan kas daerah, hibah dan bantuan sosial, pengelolaan aset hingga penempatan modal Pemda di Badan Usaha Milik Daerah atau pihak ketiga,” jelas Bahuri.

Baca Juga:  Sofyan Antonius Resmi Jabat Kepala BPKP Sulut

Titik rawan lainnya adalah sektor penerimaan daerah mulai dari pajak dan retribusi daerah maupun pendapatan daerah dari yang bersumber dari APBN.

“Kemudian pada sektor perizinan mulai dari pemberian rekomendasi hingga penerbitan perizinan, benturan kepentingan, penyalahgunaan wewenang dalam proses lelang jabatan, rotasi, mutasi, dan promosi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintahan,” jelasnya lagi.

Ketua KPK Firli Bahuri meminta agar setiap Pimpinan Daerah mengedepankan Prinsip Good Governance.

“Yang tentunya berpijak pada kepentingan rakyat,” pesannya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A, Ph.D dikesempatan yang sama juga mengingatkan tentang ‘Moral Hazard’.

“Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi selaku Penjabat harus dilaksanakan dengan itikat baik serta menghindari Moral Hazard,” sebut Mantan Kapolri mengingatkan.

Para penegak hukum seperti KPK sangat paham betul area rawan yang sering menjadi pusat permasalahan.

“Maka untuk para Kepala Daerah saya berharap agar jangan sampai terjerumus dalam pusaran rasuah,” tukasnya.

Hal yang sama juga disampaikan Menkopolhukam Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H, S.U, M.I.P agar menghindari perilaku koruptif, menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diemban dengan sebaik-baiknya.

Baca Juga:  Camat Manganitu Bersama Jajaran Dukung Penuh Program Pj Bupati Sangihe

“Sehingga pada keseluruhannya mulai dari Pemerintahan terkecil sampai dengan Pemerintah Pusat proses Penyelenggaraan Pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Kita membutuhkan sinergitas yang solid sehingga setiap Program yang dijalankan dapat diimplementasikan secara menyeluruh ke setiap sektor yang menjadi target,” pungkasnya.

Diketahui, Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe dr Rinny Tamuntuan menghadiri Rapat Koordinasi, Pembekalan Serta Pengarahan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri tersebut bersama dengan 5 Penjabat Gubernur dan 43 Penjabat Bupati/Walikota yang baru dilantik Se-Indonesia.

 

 

Pos terkait