Pemprov Kumpul Kadiscapil se-Sulut, Kemendagri Sebut Jadi Contoh

Manado, MANADONEWS –
Kepala Dinas Dukcapil se-Sulawesi Utara (Sulut) mengikuti Rapat Kerja Evaluasi Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kamis (6/9) di Kantor Gubernur Sulut.

Kegiatan yang dibuka Kepala Dinas Dukcapil-KB Sulut Dr Lynda D Watania, MM, MSi menghadirkan narasumber: Dirjen Dukcapil Kemendagri RI Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh, SH, MH dan Koordinasi Wilayah IV Bapak Adjrun Rahmat, M.Eng.

Pada kesempatan itu, Lynda Wantania membeber, per Juni 2022 penduduk Sulawesi Utara berjumlah 2.664.312 jiwa. Di antaranya 1.362.526 jiwa laki dan 1.301.786 jiwa perempuan. Jumlah penduduk ini merupakan potensi dalam mendukung gerak roda pembangunan daerah di masa depan

“Sistem Administrasi Kependudukan yang saat ini diterapkan di seluruh wilayah NKRI merupakan terobosan yang sangat penting dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil karena telah mampu menyelaraskan keberagaman prosedur di setiap daerah dan dalam satu sistem,” ujar Lynda.

Menurutnya, SIAK terpusat merupakan langkah maju dalam pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Di mana pelayanan Adminduk di daerah dapat langsung dikontrol oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Baca Juga:  Usaha Bubur Ayam Ibu Dwi Sariawati Laris Manis

“Sehingga setiap progres pelayanan dapat diketahui setiap saat baik oleh Pusat maupun yang ada di daerah,” tuturnya.

Diketahui, Ditjen Dukcapil Kemendagri telah menetapkan beberapa indikator penilaian untuk mengukur capaian kinerja provinsi dan kabupaten kota

Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini Dinas Dukcapil dan KB Daerah terhadap target capaian progress nasional saat ini berada pada level 3 dengan terpenuhinya 8 indikator.

Di mana 7 indikator merupakan agregasi pelayanan Dinas Dukcapil kota kota yaitu progres capaian Akte kelahiran anak, Kartu Identitas Anak, penerapan tanda tangan elektronik, penggunaan kertas HVS 80 gram, pelayanan terintegrasi, inovasi pelayanan dan penerapan buku pokok pemakaman.

Dan 1 indikator yaitu Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam pemanfaatan data kependudukan yg saat ini sudah 5 OPD telah melakukan PKS.

Progres capaian ini merupakan bukti sinergitas antara Pemerintah provinsi dgn Pemerintah kab/ kota dalam memenuhi target Pemerintah Pusat.

Sementara itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri RI Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh mengapresiasi Dukcapil-KB Sulut yang telah menginisiasi Rapat Kerja Evaluasi Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Baca Juga:  Disperindagkop dan UKM Kotamobagu Terus Awasi Harga Bapok

“Kemendagri memberikan respon positif gagasan Dukcapil-KB Sulut. Ini menjadi contoh. Diharapkan kepada Koordinasi Wilayah, agar pola seperti ini dilaksanakan setiap Korwil masing-masing. Untuk memacu target nasional dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.

Sebelumnya Fungsional kependudukan dan KB Flora Pongoh, SE, MSi  membacakan laporan kegitan. Hadir juga dalam Rapat Kerja Evaluasi Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sekretaris Dinas Capilduk-KB Sulut, Wendy Kawur.

(Youngky)

Pos terkait