Manadonews.co.id – Kandidat pasangan calon tak diinginkan masyarakat jadi salah satu faktor penurunan partisipasi masyarakat pada pemungutan suara Pilkada 2024.
Hal ini terungkap dalam Rapat Evaluasi Keorganisasian Pengawas Pemilu di Hotel Sintesa Peninsula, Kota Manado, Kamis (19/12/2024), yang dilaksanakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Kandidat yang diajukan parpol tak diinginkan oleh masyarakat. Penguatan parpol jadi instrumen mensejahterakan masyarakat,” tukas Rendy Umboh, Koordinator Nasional (Kornas) Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR).
Sementara Jerry Palohoon, salah satu peserta diskusi mengungkapkan setidaknya tiga faktor penurunan partisipasi masyarakat di Pilkada 2024.
Pertama, praktik money politics, kemudian keterbatasan calon dan intimidasi kekuasaan.
“Masyarakat banyak tak mau datang ke TPS karena uang yang ditunggu tak kunjung datang,” kata Jerry.
Keterbatasan calon juga, lanjut Jerry, membuat masyarakat kekurangan pilihan untuk memilih figur yang diinginkan.
“Misalnya, Jakarta partisipasi hanya sekitar 50 persen, salah satu penyebab banyak pendukung Anies Baswedan tak mau memilih karena Anies tak jadi calon,” tukasnya.
Padahal, lanjut dia, Pilkada Jakarta bisa diikuti 10 pasangan calon jika partai-partai yang tergabung dalam KIM masing-masing mengusung pasangan calon.
“Setelah MK turunkan ambang batas mestinya Pilkada Jakarta bisa tampilkan paling tidak sepuluh pasangan calon, tapi yang terjadi hanya tiga,” tutur Jerry.
“Belum lagi praktik intimidasi di beberapa daerah. Masyarakat hanya objek, biang keladinya adalah elit dan parpol,” pungkas Jerry.
Rapat evaluasi juga menghadirkan narasumber Ventje Bawengan, Clara Tiwow dan Robby Robert Repi.
Acara dihadiri ratusan peserta dibuka Pimpinan Bawaslu RI, Herwyn Malonda, didampingi Ketua Bawaslu Sulut, Ardiles Mewoh. (Jerry)