Manadonews.co.id – Pemerintahan baru pasti selera baru, misalnya berapa uang Bantuan Operasional Sekolah (BOS), ganti cat sekolah-sekolah dan lainnya.
Hal tersebut diutarakan Reidy Sumual dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dalam ‘Diskusi Kelompok Terpumpun Kajian Evaluasi Pemilu dan Pilkada 2024: Tata Kelola Pemilu di Indonesia sebagai Penguatan Kualitas Demokrasi’ di Hotel Grand Puri, Manado, beberapa waktu lalu.
“Di daerah yang terpilih adalah petahana maka program dan anggaran tidak berubah, beda dengan kepala daerah baru termasuk Pemprov Sulut,” jelas Reidy Sumual.
Ia mengingatkan agar masyarakat mengantisipasi kondisi ekonomi di 2025 termasuk akibat kenaikan PPN 12 persen pada produk tertentu.
“Kita terpesona dengan era politik termasuk program makan siang gratis namun ekonomi akan memburuk,” tukas Sumual.
Diskusi dibuka Kapuslitbangdiklat Bawaslu RI, Roy Maryuna Siagian, didampingi pimpinan Bawaslu Sulut, Erwin Sumampouw.
Diskusi diikuti puluhan peserta dari berbagai kelompok masyarakat, juga menghadirkan narasumber Dekan FISIP Unsrat, Ferry Liando dan Jojo Rohi, Ketua Presidium KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu).
(Jerry)