Manadonews.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat paripurna Penyampaian dan Penjelasan Gubernur terhadap Ranperda Penanggulangan Bencana sekaligus Pemandangan Umum Fraksi, Selasa (24/6/2025).
Kegiatan bersamaan hari dengan rapat paripurna penjelasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, dipimpin Ketua DPRD Fransiscus Silangen yang didampingi Wakil Ketua Royke Anter dan Stella Runtuwene. Hadir Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay.
Kegiatan diawali dengan pembacaan surat masuk oleh Plt Sekretaris DPRD Niklas Silangen, dilanjutkan dengan penjelasan Gubernur.
Gubernur Sulut, Yulius Selvanus, memberikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD yang sudah memberikan kinerja aktif hingga paripurna bisa terlaksana dengan baik. Gubernur juga meminta agar kinerja terus bisa dimaksimalisasi oleh seluruh stakeholder dan mitra kerja untuk kemajuan daerah nyiur melambai.
Terkait Ranperda Penanggulangan Bencana Daerah, Gubernur menjelaskan bahwa regulasi ini akan menjadi pedoman utama dalam upaya penanggulangan bencana yang terpadu dan terkoordinasi.
“Penanggulangan bencana akan dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu perencanaan pencegahan, pengurangan risiko dan penguatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan,” jelas Gubernur.
Usai pemaparan Gubernur, seluruh fraksi di DPRD Sulut yakni Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Demokrat, NasDem, dan Gerindra, menyetujui untuk melanjutkan pembahasan Ranperda ke tahap selanjutnya.
Sementara Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Silangen, mengakui komitmen pemerintah provinsi akan menjadi implementasi lembaga legislatif dalam hal menunjang setiap program pemerintah.
“Terima kasih kepada Pak Gubernur yang sudah memberikan penjelasan terkait dua Ranperda. Saya kira kami di sini sepakat untuk berjalan bersama dengan komitmen yang sama guna kemajuan daerah,” terang Fransiscus Silangen.
Cindy Wurangian mewakili Fraksi Partai Golkar dalam pemandangan umum memaparkan beberapa hal.
Fraksi Partai Golkar, menurut Cindy, menyebutkan lima point secara singkat
Pertama, setuju memberikan kewenangan kepada Gubernur untuk bisa menangani bencana lintas wilayah dan tidak terhambat birokrasi.
Kedua, integrasi untuk pengurangan risiko bencana, karena ini harus tertib dalam setiap proses perancangan pembangunan daerah.
Ketiga, Fraksi Golkar mendorong untuk PDB diperkuat, sambil tetap melibatkan masyarakat dalam penanganan risiko bencana.
Keempat, perlu perhatian khusus terhadap kaum yang rentan terutama Lansia, ibu hamil, anak-anak dan kaum difabel dalam semua faktor penanganan bencana.
Kelima, terkait dengan pendanaan ketika Ranperda diselesaikan harus menjamin dana penanggulangan bencana bisa cepat dicairkan, tetapi harus akuntabel dan berfokus pada kepentingan masyarakat.
”Pada intinya kami Fraksi Partai Golkar menerima rancangan Perda untuk dibahas pada tingkatan selanjutnya,” pungkas Cindy Wurangian. (Adv/Jerry)
