MANADONEWS.CO.ID – Gedung Cengkih DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menjadi saksi momen apresiasi yang jarang terjadi antara legislatif dan eksekutif. Dalam Rapat Paripurna yang digelar Kamis (23/4/2026) sore, kinerja Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, menjadi sorotan positif, khususnya terkait efisiensi anggaran daerah.
Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Silangen, didampingi para Wakil Ketua, Michaela Paruntu dan Royke Anter. Turut hadir di meja pimpinan, Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay, serta dihadiri oleh anggota dewan, jajaran pejabat eselon Pemprov Sulut, dan unsur Forkopimda.
Paripurna kali ini mencakup empat agenda penting sekaligus, yakni Penyampaian rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulut Tahun 2025, Penyampaian Laporan Kinerja Alat Kelengkapan Dewan (AKD), Penyampaian Laporan Pelaksanaan Reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2026, serta Pembukaan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2026.
Suasana ruang sidang mendadak riuh saat Ketua Komisi 1 Bidang Pemerintahan, Hukum, dan HAM, Braien Waworuntu, menyampaikan laporan kinerja komisi. Braien secara khusus melontarkan pujian kepada Gubernur Yulius Selvanus atas komitmen nyatanya dalam melakukan penghematan anggaran.
Braien membeberkan pengalaman pribadinya saat melihat langsung gaya perjalanan dinas sang Gubernur yang jauh dari kesan mewah dan protokoler berlebihan.
“Saya jadi saksi sendiri di pesawat. Pak Gubernur berangkat melaksanakan tugas luar daerah tanpa didampingi Walpri (Pengawal Pribadi) maupun ajudan. Beliau angkat koper sendiri,” ungkap Braien di hadapan forum.
Menurut Braien, tindakan sederhana namun berdampak besar ini berhasil memangkas biaya operasional perjalanan dinas hingga menyentuh angka Rp1,9 Miliar. Nilai ini berasal dari penghematan biaya tiket, uang saku, hingga akomodasi rombongan protokoler yang biasanya menyertai seorang kepala daerah.
Komisi 1 berharap tindakan Gubernur ini menjadi preseden bagi seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
“Apa yang dilakukan Pak Gubernur harus menjadi contoh bagi kepala-kepala SKPD dan pejabat lainnya. Ini adalah bentuk nyata efisiensi anggaran. Mungkin beliau adalah satu-satunya Gubernur di Indonesia saat ini yang berani tampil seperti itu demi penghematan daerah,” tambah politisi Nasdem tersebut.
Apresiasi ini menjadi catatan manis dalam rekomendasi DPRD terhadap LKPJ 2025, yang menegaskan bahwa kepemimpinan yang efektif tidak selalu harus tampil dengan fasilitas mewah, melainkan melalui tindakan yang berdampak langsung pada penguatan fiskal daerah. (Jerry)
