MANADO – Praktik lancung penyalahgunaan barcode subsidi yang kerap memicu antrean panjang di SPBU menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Sulawesi Utara.
Modus memperjualbelikan barcode hingga penggunaan data kendaraan yang tidak sesuai dinilai sangat merugikan masyarakat ekonomi lemah yang berhak atas BBM subsidi.
Guna mengatasi persoalan menahun ini, DPRD Sulut bersama Polda Sulut, Pertamina, dan Hiswana Migas menggelar rapat koordinasi intensif di Mapolda Sulut, Selasa (9/6/2026).
Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulut, Pricylia Rondo, menyampaikan bahwa kehadiran seluruh pemangku kepentingan dalam rapat tersebut merupakan bentuk komitmen bersama untuk membenahi tata kelola niaga BBM.
Pihaknya pun berjanji akan mengawal ketat seluruh poin kesepakatan rapat.
“Kehadiran seluruh pemangku kepentingan menunjukkan kesamaan komitmen menyelesaikan persoalan distribusi BBM subsidi. Seluruh rekomendasi menjadi langkah konkret yang akan kami kawal bersama demi kepentingan masyarakat Sulawesi Utara,” ungkap Pricylia.
Sebagai langkah konkret dari rakor tersebut, tim gabungan dijadwalkan akan langsung turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan intensif di SPBU guna menyisir potensi kecurangan.
Melalui sinergi ini, DPRD Sulut berharap sistem pengawasan distribusi BBM subsidi ke depan dapat berjalan lebih transparan sehingga tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. (**Jrp)
