Di tengah berbagai kasus korupsi yang terus terungkap, ruang publik kembali diramaikan oleh seruan-seruan politik yang menuntut pergantian presiden. Kritik terhadap pemerintah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi.
Namun di balik kritik yang sah, publik juga perlu mencermati adanya upaya sistematis untuk membangun ketidakpercayaan terhadap negara melalui propaganda politik yang dimainkan di ruang digital.
Hari ini, media sosial telah menjadi arena baru pertarungan kekuasaan. Narasi dapat diproduksi secara masif, opini dapat dibentuk secara terorganisir, dan kemarahan publik dapat diarahkan sesuai kepentingan pihak tertentu.
Dalam situasi seperti itu, keberadaan buzzer politik menjadi fenomena yang tidak bisa diabaikan.
Sebagian buzzer bekerja bukan untuk memperkaya diskusi publik, melainkan untuk menggiring persepsi. Mereka membangun narasi secara berulang, memperbesar kelemahan lawan politik, mengabaikan konteks, bahkan tidak jarang menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Tujuannya bukan mencari kebenaran, melainkan menciptakan kebisingan politik yang mampu memengaruhi emosi masyarakat.
Yang patut menjadi perhatian adalah ketika kepentingan buzzer, elite oposisi yang haus kekuasaan, dan pihak-pihak yang merasa terganggu oleh penegakan hukum bertemu dalam satu irama.
Mereka mungkin berbeda kepentingan, tetapi memiliki tujuan yang sama: melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi negara.
Di sinilah masyarakat harus bersikap kritis. Sebab tidak semua seruan perubahan lahir dari kepedulian terhadap rakyat. Sebagian lahir dari kekecewaan karena kehilangan akses terhadap kekuasaan, proyek, fasilitas, atau privilese yang selama ini dinikmati.
Ironisnya, banyak pihak yang paling keras meneriakkan “ganti presiden” justru belum mampu menjawab pertanyaan paling mendasar dalam demokrasi: siapa penggantinya?
Mengganti pemimpin bukanlah tujuan akhir. Yang jauh lebih penting adalah menghadirkan pemimpin yang lebih baik.
Sampai hari ini, publik masih lebih banyak mendengar kritik dan serangan daripada gagasan serta solusi yang konkret dari kelompok-kelompok yang mengklaim diri sebagai alternatif.
Namun pada saat yang sama, dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto juga tidak boleh dimaknai sebagai cek kosong tanpa kritik. Justru harapan terbesar masyarakat saat ini adalah agar Presiden Prabowo menunjukkan ketegasan yang lebih nyata dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu.
Rakyat tidak ingin melihat hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Rakyat ingin menyaksikan bahwa siapa pun yang terbukti merampok uang negara, baik pejabat aktif, mantan pejabat, pengusaha besar, kader partai, anggota koalisi, maupun orang-orang yang dekat dengan lingkaran kekuasaan, diproses secara adil dan transparan.
Pemberantasan korupsi akan menjadi ukuran paling penting bagi keberhasilan pemerintahan Prabowo. Sebab sebesar apa pun pertumbuhan ekonomi, sebaik apa pun program pembangunan, hasilnya tidak akan optimal apabila kebocoran anggaran negara masih terjadi di berbagai sektor.
Setiap rupiah yang dikorupsi sejatinya adalah hak rakyat yang dirampas. Itu adalah jalan yang rusak yang tidak diperbaiki, sekolah yang tidak dibangun, rumah sakit yang tidak dilengkapi, dan bantuan sosial yang tidak sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Karena itu, publik berharap Presiden Prabowo tidak hanya fokus pada pembangunan fisik dan program strategis nasional, tetapi juga melakukan perang terbuka terhadap para koruptor dan mafia anggaran yang selama puluhan tahun menjadi parasit pembangunan.
Tidak boleh ada kompromi terhadap mereka yang menjadikan negara sebagai ladang memperkaya diri.
Di sisi lain, reformasi birokrasi harus diperkuat untuk menutup celah kebocoran keuangan negara. Digitalisasi pelayanan publik, transparansi pengadaan barang dan jasa, pengawasan berbasis teknologi, serta evaluasi ketat terhadap kinerja aparatur negara harus menjadi prioritas.
Memberantas korupsi tidak cukup hanya dengan menangkap pelaku, tetapi juga menutup sistem yang memungkinkan korupsi terus berulang.
Demokrasi yang sehat membutuhkan dua hal sekaligus: pemerintah yang kuat dan pengawasan publik yang kritis. Kritik harus tetap hidup, tetapi kritik harus berbasis fakta, bukan propaganda.
Oposisi harus tetap ada, tetapi oposisi harus menawarkan solusi, bukan sekadar memelihara kemarahan.
Pada akhirnya, rakyat Indonesia tidak membutuhkan pertarungan antara buzzer pemerintah dan buzzer oposisi. Rakyat juga tidak membutuhkan elite yang hanya sibuk memperebutkan kekuasaan.
Yang dibutuhkan adalah negara yang mampu melindungi uang rakyat, pemerintahan yang berani membersihkan korupsi hingga ke akar-akarnya, dan pemimpin yang tidak tunduk kepada kepentingan kelompok mana pun.
Jika Presiden Prabowo mampu membuktikan ketegasan itu membasmi koruptor tanpa pandang bulu, menutup kebocoran anggaran, dan memastikan setiap rupiah uang negara kembali kepada rakyat maka jawaban atas berbagai seruan “ganti presiden” akan diberikan bukan oleh propaganda politik, melainkan oleh hasil kerja nyata yang dirasakan masyarakat sendiri.(AL)
