MANADO – Komisi III Bidang Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) menyoroti tajam struktur anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulut tahun anggaran 2026.
Dalam rapat kerja yang membahas realisasi anggaran tahun 2026 di Kantor DPRD Sulut, Selasa (30/6/2026), terungkap bahwa dari total pagu anggaran sebesar Rp14 miliar, porsi belanja pegawai mendominasi hingga 46,66 persen.
Sementara itu, belanja barang dan jasa hanya mendapat alokasi sebesar 22 persen.
Anggota Komisi III DPRD Sulut, Amir Liputo, mempertanyakan timpangnya postur anggaran tersebut.
Menurutnya, besarnya porsi belanja pegawai mengindikasikan gemuknya jumlah personil, namun tidak diimbangi dengan penguatan fungsi teknis di lapangan.
“Kalau melihat anggaran belanja Rp14 miliar dengan rincian seperti itu, berarti jumlah pegawainya luar biasa sehingga belanja pegawai sangat besar,” kritik Amir dalam rapat tersebut.
Legislator senior ini secara khusus menyayangkan minimnya perhatian terhadap Balai Pengujian atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
Padahal, UPTD memiliki peran krusial dalam melakukan pengujian peralatan sekaligus mendukung pengawasan di sektor pertambangan.
Akibat minimnya dana, fasilitas pengujian saat ini dalam kondisi memprihatinkan dan tidak layak pakai.
“Fungsi UPTD adalah tempat pengujian alat-alat. Tetapi saat ini tidak berjalan dengan baik karena alat sudah tidak bisa dipakai. Dinas ESDM harus memberi perhatian lebih,” tegas Politisi PKS tersebut.
Amir mengingatkan, Dinas ESDM Sulut akan menghadapi tantangan berat seiring dengan diaktifkannya Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Tanpa dukungan fasilitas pengujian dan pengawasan yang memadai, potensi pelanggaran di sektor tambang dikhawatirkan meningkat.
“Ketika WPR sudah berjalan, mereka akan memiliki banyak pekerjaan. Dengan anggaran UPTD yang kecil, bagaimana mereka bisa bekerja maksimal? Pengawasan pertambangan tentu akan sulit dilakukan,” pungkas Amir sembari mendesak Pemerintah Provinsi Sulut untuk segera melakukan penguatan anggaran pada sektor pengawasan tersebut. (Jrp)
