JAKARTA — Pernyataan Ketua Umum relawan Projo, Budi Arie Setiadi, di hadapan Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengenai insting politiknya bahwa perubahan atau percepatan kepemimpinan nasional bisa terjadi sebelum Pemilu 2029, memicu gelombang reaksi tajam dari berbagai pengamat dan tokoh politik.
Spekulasi memanas setelah publik menilai adanya sinyal terselubung untuk mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka naik menjadi presiden lebih cepat.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, menjadi salah satu pihak yang bereaksi paling keras. Melalui analisisnya, Didu menyimpulkan bahwa narasi “patahan sejarah” atau percepatan pemilu yang dilontarkan Budi Arie mengindikasikan ketidakrelaan lingkaran kekuasaan lama untuk menyerahkan kepemimpinan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Akhirnya terbuka dan terkuak bahwa Jokowi tidak rela menyerahkan kekuasaan kepada siapa pun, termasuk ke Pak Prabowo. Geng SOP plus poros SSB sedang bergerak,” ujar Said Didu menanggapi rekaman pembicaraan tersebut.
Menurut Said Didu, dimunculkannya wacana percepatan politik bersamaan dengan dorongan figur Gibran Rakabuming Raka termasuk wacana pengusungan Gibran-Dedi Mulyadi merupakan langkah terencana dari kelompok pendukung dinasti politik untuk memuluskan jalan Gibran menuju kursi presiden sebelum 2029.
Selain Said Didu, sejumlah tokoh dan politisi turut mengkritik tajam pernyataan Budi Arie serta sikap Jokowi yang membiarkan narasi tersebut bergulir.
Muslim Arbi (Direktur Gerakan Perubahan) menilai sikap diam Jokowi saat Budi Arie membicarakan percepatan pemilu di sampingnya dapat dimaknai sebagai persetujuan implisit. Sikap pendiam ini berbanding terbalik dengan gestur politik yang biasanya ditunjukkan bila kepentingan sang anak terancam.
Politisi Ferdinand Hutahaean menyoroti standar ganda reaksi Jokowi. Saat ada desakan agar Gibran mundur, lingkaran Solo bertindak cepat. Namun ketika relawannya sendiri mengembuskan isu kepemimpinan Prabowo tak sampai 2029, Jokowi justru terkesan membiarkannya.
Sejumlah kader partai pendukung pemerintah, termasuk PSI hingga kelompok relawan pendukung setia Prabowo, mengecam keras pernyataan Budi Arie. Mereka menganggap insiden ini sebagai manuver spekulatif yang merusak stabilitas politik dan koalisi pemerintah yang sedang berjalan.
Menanggapi kegaduhan yang timbul, kubu Projo membeberkan bahwa pernyataan Budi Arie murni merupakan gambaran pembacaan insting politik atas kondisi sosial-ekonomi, dan bukan sebuah instruksi atau rencana makzul terhadap pemerintahan yang sah.
Meskipun demikian, bola liar rumor percepatan takhta dari Prabowo ke Gibran sebelum 2029 kini terus menjadi perbincangan hangat di tengah dinamika politik nasional. (Jrp)
