MANADO — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2026, bertempat di ruang sidang paripurna DPRD Sulut, Senin (21/9/2026).
Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen, Sp.B., KBD., didampingi Wakil Ketua Michaela Paruntu, Royke Anter dan Stella Runtuwene, serta dihadiri oleh jajaran Anggota DPRD Sulut, Forkopimda, Sekretaris Daerah, dan para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulut.
Dalam penyampaiannya saat memimpin jalannya sidang dan menyampaikan sambutan pimpinan dewan, Ketua DPRD Sulut Fransiscus Silangen mengapresiasi kerja keras seluruh anggota dewan bersama eksekutif yang terlibat dalam penyusunan dan pembahasan Ranperda Perubahan APBD TA 2026.
“Penetapan Perubahan APBD 2026 ini merupakan hasil dari proses pembahasan yang sangat dinamis dan teliti, serta intensif antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sulut. Kami mengapresiasi kemitraan yang terjalin dengan sangat baik ini,” ujar Fransiscus Silangen.
Silangen menekankan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dalam dokumen penganggaran ini telah melewati pencermatan mendalam untuk memastikan keberpihakannya kepada masyarakat Sulawesi Utara.
“Semoga dokumen fiskal yang telah disepakati bersama ini dapat menjadi acuan utama dan fondasi yang kokoh dalam mengimplementasikan berbagai program kerja prioritas. Muara dari seluruh kebijakan anggaran ini tidak lain adalah untuk mewujudkan percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat di Bumi Nyiur Melambai,” tukasnya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus dalam sambutannya menegaskan pentingnya memastikan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat memberikan dampak nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Ia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas berbagai masukan, saran, serta kritikan konstruktif dari DPRD Sulut selama proses pembahasan berlangsung. Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan kunci utama agar penyesuaian anggaran tetap relevan dalam menjawab dinamika dan kebutuhan daerah.
“Pengambilan keputusan pada hari ini bukan sekadar prosedur formal di atas kertas atau formalitas administratif semata, melainkan komitmen moral dan amanah rakyat Sulawesi Utara yang harus kita pertanggungjawabkan bersama,” tegas Gubernur Yulius.
Gubernur menjelaskan bahwa arah pelaksanaan Perubahan APBD 2026 ditujukan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dasar, menangani kebutuhan mendesak masyarakat, memperkuat program-program sosial, serta melakukan efisiensi dan realokasi anggaran terhadap kegiatan yang kurang memberikan dampak langsung.
Sebelumnya, penyesuaian ini juga telah memperhitungkan ruang fiskal daerah, termasuk penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat, pemenuhan hak normatif ASN dan PPPK, penyelesaian kewajiban pembayaran utang daerah, hingga tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI.
“Oleh karena itu, saya mengajak seluruh jajaran ASN dan pemangku kepentingan untuk mengawal pelaksanaan APBD ini dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi, integritas, serta rasa tanggung jawab penuh,” terang Gubernur.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Yulius Selvanus membagikan kabar baik atas capaian bangganya Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang berhasil meraih penghargaan Terbaik 1 Kategori Akses Penduduk terhadap Layanan Pendidikan pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sulawesi di Makassar, Jumat (18/9/2026). Atas prestasi gemilang tersebut, Pemprov Sulut dianugerahi insentif fiskal dari Pemerintah Pusat sebesar Rp2 miliar.
“Saya sampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja keras dan sinergitas kita semua—pemerintah daerah, DPRD Sulut, pemerintah kabupaten/kota, para tenaga pendidik, serta seluruh elemen masyarakat. Mari terus menjaga semangat kerja keras dan kolaborasi ini dalam melanjutkan pembangunan di daerah,” tutur Gubernur.
Pemprov Sulut memastikan bahwa insentif fiskal sebesar Rp2 miliar tersebut akan dimanfaatkan secara akuntabel, transparan, dan tepat sasaran sesuai petunjuk teknis kementerian terkait guna terus memperluas serta meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dasar di Sulawesi Utara.
Dengan diketuknya persetujuan Ranperda Perubahan APBD 2026 dan dimulainya tahapan pembahasan RAPBD 2027, DPRD Sulut bersama Pemerintah Provinsi optimistis kebijakan anggaran yang terukur akan berjalan seiring dengan target-target pembangunan daerah demi kemajuan Sulawesi Utara. (Adv/Jrp)
