TAHUNA, MANADONEWS.CO.ID — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar rapat paripurna dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, Kamis (10/07/2025).
Sidang yang di gelar di Ruang Rapat DPRD Sangihe ini di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Ferdy Sondakh, SE yang di dampingi oleh Wakil Ketua DPRD Risal Paul Makagansa, beserta para anggota DPRD, Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari, Wakil Bupati Tendris Bulahari, jajaran eksekutif serta unsur legislatif lainnya.
Rapat berlangsung dengan suasana tertib dan produktif, memperlihatkan soliditas antara pemerintah daerah dan DPRD.
Dalam kesempatan tersebut, Ferdy Sondakh menunjukkan kepemimpinannya yang visioner dan akomodatif dalam mengarahkan jalannya paripurna yang membahas kebijakan strategis daerah.
Dalam rapat paripurna siang tadi, Ketua DPRD Ferdy Sondakh menekankan pentingnya transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ia menyambut baik laporan Badan Anggaran serta apresiasi terhadap capaian realisasi APBD tahun 2024 yang mencapai angka di atas 94 persen, meski tetap menyoroti sejumlah catatan penting dari fraksi-fraksi DPRD.
“Pertanggungjawaban APBD bukan sekadar formalitas, tetapi juga bentuk evaluasi menyeluruh terhadap kinerja anggaran yang telah di jalankan. Melalui forum ini, kami dorong pemerintah daerah untuk lebih adaptif dan responsif dalam menindak lanjuti catatan strategis demi perbaikan ke depan,” ujar kader senior partai berlambang kepala banteng moncong putih ini.
Empat fraksi yang terdiri dari Fraksi PDI Perjuangan, NasDem, Golkar dan Perindo secara bulat menerima Ranperda untuk di tetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Namun, mereka juga menyampaikan sejumlah rekomendasi, antara lain terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kualitas pengelolaan aset, serta transparansi dalam proses lelang dan tindak lanjut hasil audit BPK RI.
Selain itu, Ketua DPRD juga memastikan bahwa semua masukan fraksi akan menjadi perhatian serius legislatif dalam fungsi pengawasan ke depan.
“DPRD tetap berkomitmen untuk menjadi mitra kritis dan konstruktif demi kemajuan Kabupaten Sangihe,” tegas Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sangihe ini.
DPRD, melalui Badan Anggaran, juga menyoroti sejumlah isu krusial, seperti belum optimalnya realisasi retribusi daerah, kendala pengelolaan fasilitas umum, serta keberadaan dana BOK puskesmas yang belum terserap.
Sondakh menegaskan pentingnya tindak lanjut cepat dan penyusunan solusi konkret agar keuangan daerah benar-benar mampu mendorong pertumbuhan dan pelayanan publik yang lebih baik.
Rapat paripurna di akhiri dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif serta penyampaian pendapat akhir Bupati Kepulauan Sangihe.(Adv)
