Manado, MN – Dalam diskursus publik mengenai konflik Timur Tengah, sejarah kerap hadir bukan sebagai ruang refleksi, melainkan sebagai alat legitimasi. Salah satu narasi yang sering muncul adalah anggapan bahwa Israel pernah “nyaris dimusnahkan” oleh Persia, seolah-olah permusuhan antara keduanya telah berlangsung sejak ribuan tahun lalu.
Namun, ketika klaim ini diuji dengan pendekatan sejarah kritis, gambaran yang muncul ternyata jauh lebih kompleks.
Secara kronologis, kerajaan-kerajaan Ibrani telah runtuh jauh sebelum Persia tampil sebagai kekuatan utama di kawasan. Kerajaan Israel di wilayah utara jatuh ke tangan Asyur pada akhir abad ke-8 SM, sementara Kerajaan Yehuda runtuh pada 586 SM akibat penaklukan Babilonia.
Pada titik ini, Yerusalem dihancurkan dan sebagian penduduk Yahudi dibuang. Dengan demikian, ketika Persia muncul sebagai penguasa regional, tidak lagi terdapat entitas politik Israel yang merdeka.
Perubahan signifikan terjadi pada 539 SM, ketika Babilonia ditaklukkan oleh Kekaisaran Akhemeniyah di bawah kepemimpinan Koresh Agung.
Berbeda dari imperium sebelumnya, Persia menerapkan kebijakan yang relatif toleran terhadap bangsa-bangsa taklukan. Orang-orang buangan diperbolehkan kembali ke tanah asalnya, dan praktik keagamaan lokal dihormati.
Kebijakan ini tercatat dalam sumber-sumber kuno dan diperkuat oleh temuan arkeologis, termasuk Silinder Koresh yang kerap dipandang sebagai dokumen kebijakan imperial yang progresif pada zamannya.
Dalam tradisi Yahudi, Koresh bahkan menempati posisi istimewa. Ia dipuji sebagai penguasa asing yang memungkinkan pemulihan kehidupan keagamaan Yahudi di Yerusalem, hingga disebut sebagai “yang diurapi” Tuhan dalam teks kenabian.
Fakta ini menunjukkan bahwa dalam ingatan historis Yahudi awal, Persia bukanlah simbol penindasan, melainkan pembebasan.
Namun, di sinilah letak lapisan lain yang kerap terlewat dalam pembacaan sejarah populer. Ingatan tentang “nyaris dimusnahkan di tanah Persia” tidak bersumber dari kebijakan resmi kekaisaran, melainkan dari sebuah kisah teologis yang sangat berpengaruh, yakni Kitab Ester dalam Perjanjian Lama.
Kisah ini berlatar di istana Persia, di kota Susan, pada masa pemerintahan Raja Ahasyweros, yang oleh banyak sejarawan diidentifikasi dengan Xerxes I, cucu Koresh Agung.
Dalam narasi tersebut, seorang pejabat tinggi bernama Haman digambarkan mengeluarkan dekrit untuk memusnahkan seluruh orang Yahudi di wilayah kekaisaran. Rencana ini akhirnya digagalkan oleh Ester, seorang perempuan Yahudi yang menjadi ratu Persia.
Peristiwa penyelamatan ini kemudian diperingati setiap tahun dalam perayaan Purim, dan menjadi bagian penting dari memori kolektif Yahudi tentang ancaman pemusnahan.
Di titik inilah sejarah dan teologi bertemu, sekaligus berpotensi disalahpahami.
Mayoritas sejarawan modern sepakat bahwa Kitab Ester lebih tepat dipahami sebagai karya sastra religius atau “novel sejarah” ketimbang catatan faktual yang dapat diverifikasi secara arkeologis.
Tidak ada bukti di luar teks tersebut yang menunjukkan bahwa Kekaisaran Persia pernah mengeluarkan kebijakan genosida terhadap orang Yahudi.
Kisah Haman mencerminkan ketakutan minoritas diaspora terhadap kekuasaan absolut, bukan gambaran kebijakan negara Persia secara sistematis.
Namun, ketika kisah ini dibaca secara literal dan dilepaskan dari konteks sastra serta sejarahnya, memori teologis tersebut dengan mudah berubah menjadi klaim historis.
Persia pun diposisikan sebagai musuh eksistensial Israel, sebuah persepsi yang kemudian diwariskan lintas generasi dan sering diproyeksikan ke konflik geopolitik modern, termasuk relasi antara Israel dan Iran saat ini.
Meluruskan perbedaan antara fakta sejarah dan ingatan teologis bukan berarti menafikan makna religius suatu kisah. Sebaliknya, upaya ini justru penting agar sejarah tidak direduksi menjadi alat pembenaran konflik kontemporer.
Catatan sejarah menunjukkan bahwa relasi antara bangsa Yahudi dan Persia kuno lebih banyak diwarnai oleh kebijakan toleransi dan pemulihan, bukan permusuhan sistematis.
Dalam konteks dunia modern yang sarat polarisasi, membaca sejarah secara kritis menjadi sebuah keharusan.
Sejarah tidak selalu menawarkan legitimasi moral bagi tindakan hari ini, tetapi ia menyediakan pelajaran tentang kompleksitas kekuasaan, ingatan kolektif, dan bagaimana narasi, baik religius maupun politik, dapat membentuk cara manusia memandang kawan dan lawan.
Di sanalah tanggung jawab pembaca dan penulis bertemu: menjaga agar masa lalu tidak disalahgunakan untuk memperpanjang konflik di masa kini.(AL)
