MANADONEWS.CO.ID – Anggota Komisi I DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Muliadi Paputungan, meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sulut untuk memperjelas tata kelola dan arah program Koperasi Merah Putih yang saat ini sedang dibentuk di tingkat desa dan kelurahan.
Hal ini ditegaskan Muliadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I bersama DPMD Sulut di ruang rapat Komisi I DPRD Sulut, Selasa (19/5/2026).
Politisi Sulut ini menyoroti pentingnya keterbukaan informasi mengenai isu yang berkembang di tengah masyarakat terkait adanya gaji bagi pengurus koperasi tersebut.
Menurutnya, kejelasan ini sangat krusial agar tidak menimbulkan kegaduhan atau informasi yang salah di tingkat bawah.
“Jadi program dari pusat itu sudah ada atau belum dijalankan. Kemudian terkait kepengurusan, ada isu pengurus mendapatkan gaji, ini perlu dijelaskan supaya tidak menjadi informasi simpang siur di masyarakat,” ujar Muliadi tegas.
Lebih lanjut, Muliadi juga mempertanyakan sejauh mana sinkronisasi badan hukum koperasi desa ini dengan syarat pencairan dana desa, serta dampaknya yang nyata bagi ketahanan pangan lokal.
Ia berharap Koperasi Merah Putih tidak sekadar menjadi formalitas pembentukan struktur organisasi di atas kertas, melainkan benar-benar menggerakkan ekonomi warga desa.
Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala DPMD Sulut, Novita Lumintang, menjelaskan bahwa program ini masih dalam tahap penguatan kelembagaan.
Pihaknya mencatat sudah ada 962 koperasi desa/kelurahan di 15 kabupaten/kota yang masuk tahap pembangunan, dengan daerah paling siap operasional berada di Bolaang Mongondow Selatan, Kota Bitung, dan Minahasa Utara. (Jrp)
