MANADO – Di bawah komando Ketua DPRD dr. Fransiscus Andi Silangen, Sp.B, KBD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara bergerak taktis dan responsif dalam mengawal akuntabilitas keuangan negara serta memperkuat regulasi ekonomi makro daerah. Melalui rapat paripurna maraton yang digelar secara dinamis, pimpinan legislatif sukses memacu pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang krusial bagi masa depan investasi dan pembangunan di Bumi Nyiur Melambai, Selasa (23/6/2026).
Langkah progresif ini mempertegas peran nyata DPRD Sulut dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan secara optimal. Dua agenda besar yang dibedah dalam forum terhormat tersebut meliputi Penyampaian Gubernur terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2025, serta Ranperda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
Saat memimpin jalannya sidang paripurna dengan penuh wibawa, Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen, Sp.B, KBD, menegaskan bahwa akselerasi pembahasan ini merupakan pembuktian komitmen institusi legislatif dalam memastikan roda pemerintahan berjalan di atas rel transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi yang tinggi.
”Ranperda Pertanggungjawaban APBD TA 2025 merupakan instrumen wajib yang bersifat mutlak untuk membedah transparansi serta efektivitas serapan anggaran di tahun sisa. Kami di DPRD berkomitmen penuh memastikan setiap rupiah dari rakyat kembali dalam bentuk asas manfaat yang konkret bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara,” ujar Fransiscus Silangen dengan tegas saat memimpin forum.
Narasi pengawasan ketat yang ditekankan oleh Fransiscus Silangen ini mendapat sambutan positif dan apresiasi tinggi dari pihak eksekutif. Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E., memuji sinergitas kokoh dan kemitraan strategis yang harmonis antara legislatif dan eksekutif demi kemajuan daerah.
Gubernur Yulius menyampaikan bahwa pengelolaan anggaran bukanlah sekadar formalitas angka atau urusan administratif semata, melainkan instrumen krusial untuk mengukur efektivitas pengelolaan sumber daya publik. Di hadapan forum legislatif yang dipimpin Silangen, Gubernur membeberkan kesehatan fiskal daerah sepanjang TA 2025 yang tetap terkendali dengan rincian, Realisasi Pendapatan Daerah: Mencapai Rp3,65 triliun (96,38% dari target).
Realisasi Belanja Daerah: Mencapai Rp3,32 triliun (91,36% dari anggaran), serta Kinerja Fiskal: Menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp177,13 miliar.
Dari dimensi neraca keuangan, kerja sama pengawasan legislatif-eksekutif terbukti membuahkan hasil signifikan. Total aset daerah melonjak menjadi Rp11,49 triliun, meningkat lebih dari Rp710 miliar dibandingkan posisi tahun sebelumnya sebesar Rp10,78 triliun. Selaras dengan itu, struktur keuangan daerah membaik seiring turunnya kewajiban (utang) Pemprov Sulut secara drastis dari Rp1,26 triliun menjadi hanya Rp489 miliar.
Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Silangen, mengingatkan bahwa tata kelola anggaran yang akuntabel harus berdampak langsung pada peningkatan mutu hidup masyarakat. Berdasarkan data makro yang dipaparkan, sepanjang periode 2021-2025, Sulawesi Utara menunjukkan tren ekonomi yang sangat impresif, yakni Pertumbuhan Ekonomi Tinggi: Pada tahun 2025, Sulawesi Utara tumbuh tangguh sebesar 5,56%, berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang mencatatkan angka 5,11%.
Penekanan Angka Kemiskinan: Berhasil ditekan hingga 6,62%, jauh di bawah rata-rata nasional yang berada pada angka 8,25%, Penurunan Pengangguran: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sukses diturunkan dari 5,85% menjadi 5,78%, dan Stabilitas Moneter: Laju inflasi daerah terkendali ketat di angka 1,23%, jauh di bawah inflasi nasional sebesar 2,92%.
”Keberhasilan ekonomi ini berjalan selaras dengan peningkatan kualitas hidup manusia di Bumi Nyiur Melambai, di mana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Utara terus melesat naik,” pungkas Gubernur dalam paparannya.
Rapat paripurna maraton yang dipimpin oleh Fransiscus Silangen ini ditutup dengan kesepahaman bersama untuk terus mengawal regulasi investasi lewat Ranperda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, guna memberikan kepastian hukum yang ramah terhadap investor tanpa mengabaikan kepentingan hakiki publik daerah.
Agenda ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sulut Dr. J. Victor Mailangkay, Sekretaris Provinsi Thalis Gallang, Plt. Sekretaris DPRD Weliam Niklas Silangen, S.Sos., M.Si., segenap jajaran anggota DPRD Sulut, unsur Forkopimda, serta jajaran pejabat eselon di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. (Adv/Jrp)
