Masuknya nama Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam dalam lingkaran pemegang saham RANS Entertainment tidak semestinya berhenti sebagai berita bisnis dan selebritas.
Di balik angka kepemilikan saham, ada pertanyaan yang jauh lebih penting: ke mana modal besar Indonesia bergerak setelah bertahun-tahun tumbuh dari eksploitasi sumber daya alam?
Nama Haji Isam telanjur lekat dengan kerajaan bisnis yang bertumpu pada batu bara, perkebunan, logistik, dan berbagai sektor berbasis sumber daya alam.
Kini, modal dari lingkaran bisnis tersebut bersentuhan dengan RANS, sebuah perusahaan yang menjadikan popularitas, hiburan, dan perhatian publik sebagai komoditas utama.
Pertemuan dua dunia ini menarik. Sekaligus patut diawasi.
Industri ekstraktif bekerja dengan menggali bumi. Industri hiburan bekerja dengan mengolah perhatian manusia. Yang satu membutuhkan konsesi dan alat berat. Yang lain membutuhkan kamera, algoritma, dan jutaan pengikut.
Namun, keduanya bertemu pada satu titik: modal.
Dalam sejarah ekonomi Indonesia, kekayaan yang lahir dari penguasaan sumber daya alam kerap mencari ruang investasi baru. Ini tentu sah dalam mekanisme bisnis. Diversifikasi adalah bahasa lumrah korporasi.
Akan tetapi, publik juga berhak menggunakan bahasa lain: tanggung jawab.
Setiap rupiah yang tumbuh dari industri berbasis sumber daya alam membawa pertanyaan ekologis.
Berapa luas bentang alam yang berubah? Bagaimana pemulihan lingkungan dilakukan?
Apa yang terjadi terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasi?
Seberapa transparan perusahaan menjelaskan dampak kegiatan usahanya?
Pertanyaan-pertanyaan itu tidak otomatis hilang ketika modal berpindah dari kawasan tambang menuju lantai bursa atau studio hiburan.
Uang memang mudah berpindah rekening. Jejak ekologis tidak.
Karena itu, kedekatan RANS dengan pemodal besar dari sektor ekstraktif seharusnya tidak hanya dijual sebagai cerita tentang kepercayaan investor. RANS adalah perusahaan yang kekuatan utamanya justru terletak pada kepercayaan publik.
Raffi Ahmad bukan sekadar pengusaha. Ia adalah figur dengan daya pengaruh sosial yang besar. Produk, gaya hidup, hingga orang-orang yang berada di sekelilingnya dapat memperoleh sorotan jutaan mata.
Di sinilah persoalan menjadi lebih serius.
Ketika figur publik menjadi jembatan antara konglomerat dan masyarakat, batas antara investasi dan legitimasi sosial menjadi semakin tipis. Seorang pengusaha tidak lagi hanya memperoleh keuntungan finansial. Ia juga dapat memperoleh sesuatu yang mungkin jauh lebih mahal: citra.
Industri hiburan adalah mesin pencuci citra yang sangat efektif bukan dalam pengertian pidana, melainkan sosial.
Kamera tidak merekam lubang tambang. Algoritma tidak menghitung kerusakan bentang alam.
Konten keluarga yang hangat tidak pernah menampilkan persoalan reklamasi. Di layar telepon, yang terlihat hanyalah senyum, kesuksesan, dan kemewahan.
Karena itulah publik perlu mempertahankan daya kritisnya.
Indonesia memiliki sejarah panjang dalam memuliakan kekayaan tanpa cukup tekun bertanya bagaimana kekayaan tersebut dibangun.
Daftar orang terkaya lebih menarik dibandingkan laporan pemulihan lingkungan. Harga jet pribadi lebih cepat menjadi berita dibandingkan kondisi masyarakat di sekitar wilayah industri.
Kita sibuk menghitung kekayaan para konglomerat. Alam membayar tagihannya dalam diam.
Masuknya modal pengusaha berbasis sumber daya alam ke industri kreatif seharusnya menjadi momentum untuk menuntut standar yang lebih tinggi. Perusahaan publik tidak cukup hanya berbicara tentang laba, pertumbuhan pengguna, dan ekspansi bisnis.
Publik berhak mengetahui kualitas tata kelola dan karakter modal yang berdiri di belakang sebuah perusahaan.
RANS, jika ingin tumbuh sebagai perusahaan modern, seharusnya memahami persoalan ini. Popularitas tidak boleh menjadi tirai bagi modal. Sebaliknya, besarnya pengaruh publik harus digunakan untuk mendorong transparansi.
Siapa pemegang sahamnya?
Dari sektor apa kekuatan modal mereka dibangun?
Bagaimana rekam jejak tanggung jawab lingkungan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan para investor tersebut?
Pertanyaan semacam itu bukan kebencian terhadap orang kaya. Bukan pula penolakan terhadap investasi. Itulah harga yang harus dibayar ketika kekayaan besar bertemu dengan kekuasaan atas perhatian publik.
Sebab, pada akhirnya, persoalan RANS bukan sekadar siapa memiliki berapa persen saham.
Persoalannya adalah bagaimana industri hiburan Indonesia bersikap ketika modal dari sektor ekstraktif mulai duduk di barisan depan.
Kita boleh menikmati hiburan, kita boleh mengagumi kesuksesan.
Namun, jangan sampai cahaya kamera membuat kita lupa melihat apa yang terjadi di belakang panggung.
Sebab, debu tambang tidak selalu hilang. Kadang-kadang, ia hanya tertutup lampu sorot. (Srapar)
