MANADO — Isu unik mengenai pemberian karangan bunga kepada aparat penegak hukum menjadi salah satu sorotan hangat dalam forum Matrikulasi Pemberantasan Korupsi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama puluhan jurnalis di Whiz Prime Hotel Megamas Manado, Rabu (19/8/2026).
Forum edukasi ini dirancang untuk memperkuat sinergi media dan KPK dalam mengawal agenda pemberantasan korupsi secara transparan dan komprehensif.
Dalam kesempatan tersebut, muncul pertanyaan publik mengenai fenomena pengiriman papan bunga dukungan: Apakah hal itu termasuk dalam kategori gratifikasi?
Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, Hafidhah Rifqiyah, menegaskan bahwa pemberian karangan bunga pada dasarnya tidak tergolong gratifikasi, selama memenuhi ketentuan serta standar aturan yang berlaku.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, yang hadir sebagai narasumber membeberkan dinamika menarik di balik karangan bunga yang kerap menghiasi gedung lembaga antirasuah tersebut.
Menurutnya, motivasi pengiriman papan bunga kerap berada di batas tipis antara apresiasi dan desakan publik.
“Pertanyaannya, apakah pemberian karangan bunga itu tulus atau sebaliknya, sebuah sindiran?” ungkap Budi.
Ia juga menyoroti beragam aksi warga yang menuntut keadilan, seperti kelompok masyarakat Pati yang sempat mendirikan tenda berhari-hari di area kantor KPK saat proses penanganan kasus daerah mereka berlangsung.
Bagi KPK, ekspresi publik termasuk kritik pedas merupakan sinyal positif bahwa masyarakat masih menaruh kepedulian tinggi terhadap penegakan hukum.
“KPK justru merasa aneh jika tidak ada yang mengkritik. Sebab pilihannya dua: apakah KPK sudah sangat bagus, atau masyarakat yang sudah tidak peduli? Kami paling mengkhawatirkan poin yang kedua,” tegas Budi.
Selain membedah ruang lingkup gratifikasi dan dinamika pengawasan publik, forum matrikulasi ini juga memaparkan berbagai temuan strategis KPK dalam upaya pencegahan korupsi lintas sektor.
Di sektor pertambangan misalnya, KPK mengidentifikasi banyaknya perusahaan tambang yang beroperasi tanpa kepemilikan NPWP, sehingga menggerus potensi penerimaan resmi negara dari sektor kekayaan alam.
Hal lainnya, berdasarkan temuan inspeksi mendadak (sidak) di bandara, KPK mendapati maraknya praktik pungutan liar (pungli) terhadap para Pekerja Migran Indonesia (PMI). Upaya pembenahan sistemik kini digencarkan lewat program Migran Care.
Menanggapi tingginya keluhan masyarakat terkait Survey Penilaian Integritas (SPI), KPK telah berkoordinasi intensif dengan BPN.
Sementara pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), KPK mendorong agar penyaluran dan pengawasan anggaran diprioritaskan pada wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Kegiatan edukasi media yang berlangsung interaktif ini turut dihadiri oleh Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati Iskak, beserta jajaran kehumasan KPK lainnya. (Jerry)
