Jokowi; Peredaran Vaksin Palsu Kejahatan Luar Biasa, Hukum Berat Pelakunya

Presiden Jokowi buka puasa bersama dengan seribu anak yatim dan penyandang disabilitas, Selasa (28/6), di Istana Kepresidenan Bogor. Foto: Setkab|BPMI
Presiden Jokowi buka puasa bersama dengan seribu anak yatim dan penyandang disabilitas, Selasa (28/6), di Istana Kepresidenan Bogor. Foto: Setkab|BPMI
Presiden Jokowi buka puasa bersama dengan seribu anak yatim dan penyandang disabilitas, Selasa (28/6), di Istana Kepresidenan Bogor. Foto: Setkab|BPMI

JAKARTA, MANADONEWS Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa masalah terkait vaksin palsu ini sudah berjalan sangat lama, sudah 12 tahun, sebab itu harus betul-betul ditelusuri. Dia juga menyatakan peredaran vaksin palsu tersebut merupakan sebuah kejahatan yang luar bisa, karena dampak jangka panjangnya akan berakibat buruk bagi sumber daya manusia kita.

Jokowi juga mengaku sudah memerintahkan kepada Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek dan juga Kapolri Jenderal Badrodin Haiti untuk sangat serius mengusut dan menelusuri masalah peredaran vaksin palsu.

Bacaan Lainnya

“Ini sebuah kejahatan luar biasa. Kalau kita lihat generasi-generasi yang ada di sini, anak-anak, ini kalau tidak divaksin, itu jangka panjangnya akan sangat buruk bagi sumber daya manusia kita,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan di sela-sela buka puasa bersama dengan ribuan anak yatim dan penyandang disabilitas, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/6) petang kemarin.

Baca Juga:  ODSK Hadiri Peresmian Kodam XIII Merdeka

Menurut Presiden, kita tahunya, misalnya anak-anak dianggap sudah divaksin polio tapi ternyata palsu. “Artinya belum. Akan seperti apa-apa anak kita nantinya? Ini sangat berbahaya sekali. Kejahatan luar biasa sekali,” ujarnya.

Meski belum ada laporan secara detil kepada dirinya, terkait beredarnya di mana, di provinsi mana, di kota yang mana vaksin palsu ini, Presiden Jokowi sudah memerintahkan untuk ditelusuri secara detil.

“Saya harapkan ini nanti juga hukumannya betul-betul, (supaya) jangan terulang lagi, berikan hukum yang seberat-beratnya, baik pada yang memproduksi, baik pada yang mengedarkan, dan memasarkan, semuanya,” tegas Presiden Jokowi.

Presiden menegaskan semuanya harus dibongkar. “Artinya menelusuri, menangkap itu artinya itu, baik oknum yang ada di pemerintahan, baik yang memproduksi, baik yang memasarkan, baik yang mengedarkan, semuanya,” kata Jokowi.

“Jangan dianggap remeh masalah ini,” tegas Presiden seraya mengulang bahwa dirinya sudah memerintahkan, dan setelah nanti semuanya melaporkan, ia akan kembali menyampaikan kepada masyarakat.

[Setkab]

Pos terkait