Nilai Tunjangan Jabatan Fungsional Rescuer Menurut Perpres No. 54/2016

  • Whatsapp
Menurut Perpres ini, Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Rescuer, diberikan Tunjangan Rescuer setiap bulan. Foto: ist
Menurut Perpres ini, Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Rescuer, diberikan Tunjangan Rescuer setiap bulan. Foto: ist
Menurut Perpres ini, Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Rescuer, diberikan Tunjangan Rescuer setiap bulan. Foto: ist

JAKARTA, MANADONEWS Pemerintah memandang perlu menetapkan Tunjangan Jabatan Fungsional Rescuer atau Penyelamat. Dengan pertimbangan dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Rescuer.

Atas pertimbangan itu pula, Presiden Joko Widodo pada tanggal 22 Juni 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Rescuer. Menurut Perpres No. 54 Tahun 2016 tersebut nilai tunjangan Jabatan Fungsional Rescuer bisa mencapai antara Rp 450.000 – Rp 1,035 Juta.

Bacaan Lainnya

Menurut Perpres ini, Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Rescuer, diberikan Tunjangan Rescuer setiap bulan. Besarnya Tunjangan Rescuer sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Baca Juga:  Selain Dilarang Terima Parsel, Mobil Dinas Juga Tak Boleh Digunakan Mudik

Pemberian Tunjangan Rescuer bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada pemerintah pusat, menurut Perpres ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada pemerintah daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Mengutip bunyi Pasal 7 Perpres No. 54 Tahun 2016 menyatakan bahwa “pemberian Tunjangan Rescuer dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.”

Perpres ini menegaskan, tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran Tunjangan Rescuer itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2016, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada tanggal 27 Juni 2016 itu.

Nilai Tunjangan Jabatan Fungsional Rescuer Menurut Perpres No. 54/2016
Nilai Tunjangan Jabatan Fungsional Rescuer Menurut Perpres No. 54/2016

[Pusdatin|Setkab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *