Terkait Dokumen TPF Munir, Wiranto Tegaskan Tidak Ada Perintah Presiden untuk Mengusut SBY

  • Whatsapp
Wiranto/ist
Wiranto/ist
Wiranto/ist

JAKARTA, MANADONEWS – Penjelasan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg)/Sekretaris Kabinet (Seskab)  Sudi Silalahi terkait keberadaan dokumen asli tentang  laporan dari Tim Pencari Fakta (TPF) dalam kasus pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir mendapat apresiasi dari pemerintah.

Menko Polhukam Wiranto menegaskan, tidak ada perintah Presiden Joko Widodo kepada Jaksa Agung untuk mengusut  Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai mantan Presiden.

Bacaan Lainnya

“Tidak Ada. Jadi catat, jangan sampai itu nanti yang mencuat itu,” tegasnya saat menghadiri acara Press Briefing “2 Tahun Kerja Nyata Pemerintahan Jokowi-JK”, di Gedung Bina Graha, Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (26/10) siang.

Dijelaskan Wiranto, perintah Presiden Jokowi kepada Jaksa Agung adalah untuk menelusuri keberadaan dokumen asli laporan TPF Munir itu.

“Masa enggak ada? Masa menguap semuanya? Kan ada salinannya. Kalau menyusun dokumen ratusan lembar pasti di komputer juga ada, masa hilang semua,” tukasnya, sebagaimana dilansir dari setkab.go.id

Baca Juga:  Polda Sulut Tangkap Calo Pembuat SKCK Palsu

Tentu setelah laporan TPF itu nanti ditemukan, lanjut Wiranto, Jaksa Agung akan mengambil langkah-langkah, mempelajari, mengevaluasi laporan tersebut, dan langkah-langkah yang perlu diambil berdasarkan proses hukum yang berlaku.

“Proses ini tentu tidak serta merta dan tidak harus ada target waktu sesuai kehendak publik. Tetap mengalir dalam ranah hukum sesuai dengan mengalirnya proses itu dengan acuan hukum yang berlaku. Itu kan jaminan sudah,” jelas Wiranto

Menko Polhukam berharap mudah-mudahan ada satu perkembangan langkah yang positif mengenai ini, sehingga tidak lagi menganggu. “Katakanlah tidak lagi merupakan bagian dari utang, memang  kewajiban pemerintah untuk menuntaskan berbagai permasalahan hukum dengan cara-cara yang benar, adil, dan transparan,” pungkasnya.

Senada dengan Menko Polhukam, Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi SP menegaskan, apabila salinan putusan TPF Munir diserahkan oleh SBY kepada pemerintah, maka akan dibaca dulu dan dipelajari.

“Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden kepada  Jaksa Agung,” kata Johan.

Soal salinan dokumen itu sendiri, Johan Budi menegaskan agar jangan disimpulkan dulu.

Baca Juga:  Slank Hipnotis Ribuan Penggemar di Festival Fantastic Manado Fiesta 2018

“Dokumennya kan belum diterima, yang dibilang oleh Pak SBY kemarin katanya mau diserahkan kan, tentu oleh kejaksaan akan dipelajari dulu, sejauh mana itu nanti kita tunggu dulu setelah Pak Jaksa Agung mempelajari,” jelasnya. (setkab)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *